REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Farmasi halal Indonesia cukup unggul di mata dunia. Direktur Operasi Bio Farma, Rahman Roestan mengatakan pengembangan farmasi halal domestik saat ini perlu terus ditingkatkan mengingat permintaannya yang tinggi di tingkat global.
"Untuk mengembangkannya, kita harus memikirkan aspek halal mulai dari tahap awal Research and Development (R&D)," katanya dalam International Webinar Halal Pharmaceutical and Healthcare Ecosystem Industry Forum, Rabu (6/7/2022).
Saat ini, lebih dari 90 persen material mentah farmasi domestik diimpor dari China, India, Korea, Amerika Serikat, dan Eropa. Titik kritis bahan mentahnya sendiri yakni zat yang berasal dari hewan dan manusia, misal porcine, plasenta, hingga keratin rambut.
Selain zat, proses penanganan juga sangat berpengaruh. Meski berasal dari sumber halal, jika penanganan tidak sesuai standar halal maka tidak bisa memperoleh sertifikasi halal.
"Bio Farma sendiri merekomendasikan farmasi halal harus didesain dari awal penelitian, harus free animal origin, atau halal by design," katanya.
Maka dari itu, perlu kolaborasi dengan akademisi, industri, regulator, ulama, hingga komunitas untuk menyukseskan formulasi produk farmasi halal. Di tingkat global sendiri, sejumlah negara Organisasi Kerja sama Islam membuat harmonisasi standarisasi farmasi halal.
Indonesia punya potensi besar dalam vaksin halal. Ada sebanyak 14 vaksin halal Indonesia yang telah diakui WHO dan telah diekspor ke lebih dari 150 negara.
"Bio farma sendiri diakui sebagai salah satu dari kurang dari 30 produsen vaksin dengan standar halal, secara global ada 100 manufaktur vaksin dan hanya 30 yang memenuhi standar halal," katanya.
Pengakuan tersebut membuat Indonesia, khususnya Bio farma menjadi salah satu dengan kapasitas terbesar pemasok vaksin halal di negara OKI dan emerging market. Produk vaksin tersebut diantaranya vaksin meningitis dan solventnya, bcg, flubio, sinovac. Sementara yang masih dalam proses review dan evaluasi adalah vaksin DT, Td, TT, pentabio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika