REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti semakin melambungnya harga pangan di seluruh wilayah Indonesia. Akmal menyebut persoalan naiknya harga pangan ini bukan saja persoalan kementerian pertanian semata. Ia mengisyaratkan agar semua pihak dari berbagai elemen pemerintah untuk segera memberi perhatian serius.
“Persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya. Tidak saja persoalan produksi, hampir seluruh faktor eksternal dan internal negara kita telah memberi kontribusi kenaikan harga pangan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun,” tutur Akmal kepada wartawan, Jumat (8/7/2022).
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini mengingatkan harga pangan yang tinggi apabila dibiarkan akan berefek domino sehingga memengaruhi sektor lain. Bahkan Kementerian Keuangan pun sudah memahami ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan.
“Karena sensitifnya harga pangan terhadap inflasi, stok cadangan pangan mesti menjadi kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Jangan sampai salah langkah mengelola stok karena mengelola produksi kita masih kewalahan. Manajemen stok harus baik. Peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya,” kata Akmal.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman dengan ditunjukkan tiga tahun terakhir produksi beras sesuai harapan. Namun pada kenyataannya, hampir semua komoditas naik terutama sembilan bahan pokok seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.
“Di masa yang akan datang, pemerintah harus dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal, hingga produk bibit sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas. Produksi pangan yang di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan mesti menjadi leading sector terhadap pengendalian pangan termasuk tata niaganya. Selama ini sering bertabrakan antara kementerian teknis dan regulator sehingga tidak ada titik temu dalam menangani persoalan pangan,” ujar Akmal.
