REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Beberapa diplomat mengatakan Dewan Keamanan PBB akan mengizinkan bantuan PBB untuk 4 juta warga Suriah sampai bulan Januari. Keputusan ini diambil setelah perdebatan dengan Rusia tentang berapa lama operasi besar ini berlangsung.

Mandat operasi untuk mengirimkan makanan, obat-obatan dan tempat tinggal sementara ke wilayah yang dikuasai oposisi di Suriah sejak 2014 lalu berakhir Ahad (10/7/2022) lalu. Pengiriman bantuan ini perlu izin dari Dewan Keamanan PBB sebab pemerintah Suriah tidak menyetujuinya.

Pada Selasa (12/7/2022) lembaga 15 negara anggota itu akan menggelar pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang diajukan Irlandia dan Norwegia. Usulan Rusia yang serupa gagal dalam pemungutan suara Jumat (8/7) lalu.

Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris menolak usulan Rusia karena menurut mereka enam bulan tidak cukup bagi organisasi kemanusiaan merencanakan dan mengoperasikan pengiriman bantuan dari Turki dengan efektif.  Untuk bisa lolos resolusi ini membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto dari Rusia, Cina, AS, Prancis dan Inggris.

Pada Jumat lalu Rusia memveto perpanjangan bantuan selama satu tahun. Resolusi itu didukung 13 anggota Dewan Keamanan sementara Cina abstain. Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy akan melanjutkan veto setiap resolusi yang bukan miliknya.

"Rusia memang bisa membentuk hasil proses ini, tapi mereka tampak kesepian sepanjang jalan," kata direktur Kelompok Krisis PBB Richard Gowan.

Ia menambahkan Cina melobi Moskow untuk berkompromi dan tidak bergabung dengan Rusia dalam mengajukan veto. Hanya Rusia dan Cina yang mendukung usulan Rusia pada Jumat lalu sementara 10 anggota dewan abstain.

Rusia berpendapat operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Menurut mereka bantuan harusnya dikirimkan dari dalam negeri, tapi dikhawatirkan pemerintah Suriah akan menguasai bantuan makanan dan bantuan lainnya.

Isu operasi bantuan  ke Suriah sudah lama menjadi bahan perdebatan di  Dewan Keamanan. Tapi tahun ini terjadi di saat hubungan Rusia dan Barat semakin memanas karena invasi Moskow ke Ukraina.

Pada tahun 2014 lalu Dewan Keamanan memberikan wewenang untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dikuasai oposisi Suriah dari Irak, Yordania, dan dua titik di Turki. Tapi veto Rusia dan Cina menguranginya menjadi satu titik di perbatasan Turki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika