Kebijakan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pendataan kepada pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subisidi jenis Biosolar dan Pertalite dinilai menambah beban perusahaan.

Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan, terkait keamanan siber, sebenarnya data yang dibutuhkan oleh MyPertamina sudah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan lagi.

"Datanya bisa didapatkan dari dukcapil (data kependudukan) dan data kendaraan dari Samsat," ujar Alfons saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (13/7/2022).

Baca Juga: Menyesuaikan Harga BBM, Pertamina Klaim Tetap Jaga Daya Beli Masyarakat

Alfons menyebut hal tersebut akan menjadi sia-sia, menurutnya, selama ini setiap instansi ketika membutuhkan pengelolaan data, berusaha mengumpulkan ulang data dan mengelola sendiri. Padahal data tersebut sudah tersedia.

"Ini juga yang menjadi perhatian Menkeu di mana institusi pemerintah memiliki puluhan ribu aplikasi padahal data yang dikelola yah itu-itu saja. Data kependudukan dan layanan kependudukan," ujarnya. 

Ketika hal itu terjadi, maka makin banyak institusi yang mengumpulkan data, Alfons mengatakan jika itu terjadi, maka semakin banyak penyimpanan data server yang harus dikelola.

"Makin tinggi cost-nya baik secara hardware, software maupun maintenance. Selain itu, risiko sekuriti jelas lebih tinggi. Simpel saja. Data yang terpusat di satu institusi jelas lebih mudah diamankan dibandingkan data yang dikumpulkan oleh banyak institusi dan terpencar-pencar," jelasnya.

Lanjutnya, Alfons mengatakan menjaga data dan memelihara server data membutuhkan sumber daya hardware, software, SDM dan sistem prosedur yang dijalankan dengan disiplin dan harus mengikuti standar keamanan yang ketat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika