REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat hingga akhir tahun masih akan terjaga. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran subsidi untuk energi baik BBM maupun listrik yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
“BBM sekarang kan ada tren menurun kan. Presiden mengatakan, kita sekarang ini dijamin pemerintah sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjadi. Nah subsidi BBM, subsidi energi kita sudah di atas Rp 500 triliun. Itu pemerintah sudah komitmen untuk subsidi,” kata Anggota Dewan Penasihat Forum Pemred Primus Dorimulu usai bertemu Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Sedangkan pada tahun depan yakni 2023, pemerintah masih akan melihat perkembangan harga komoditas di dunia terlebih dahulu. Jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM pun akan ikut turun. Primus pun berharap ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis energi dunia ini dapat segera mereda, sehingga akan membantu perekonomian di dalam negeri.
“Bagaimana ke depan tahun 2023? Apakah subsidi akan dilonggarkan atau tidak, lihat nanti. Tapi kalau harga komoditas dunia turun, harga minyak dunia turun, maka harga BBM akan turun juga kan,” ujar Primus.
Lebih lanjut, dalam pertemuan ini, Presiden juga menyampaikan upaya Indonesia menghadapi berbagai krisis global saat ini. Yang terpenting, kata Jokowi, para menteri fokus dalam bekerja.
Menurut Jokowi, kondisi Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis saat ini pun masih lebih baik dibandingkan negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama pun masih baik yakni mencapai 5,01 persen.
“Pada kuartal kedua kita di atas 5 persen, ditunggu data BPS,” tambah Primus.
Sedangkan inflasi di Indonesia juga terkendali. Primus mengatakan, pembangunan waduk yang terus dilakukan Jokowi sejak tahun pertama memimpin, berdampak pada jumlah panen beras. Sehingga produksi beras pun terus meningkat.
“Presiden yakin, kita sebentar lagi swasembada beras,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika