REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menyayangkan tak optimalnya pelaksanaan skrining di ruang publik melalui aplikasi PeduliLindungi. Padahal, hampir di setiap ruang publik termasuk kantor instansi pemerintah di Kota Tasikmalaya telah terpasang barcode PeduliLindungi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra, mengatakan, pengelola ruang publik di daerahnya tak terlalu peduli dengan penggunaan PeduliLindungi. Dari pengamatan yang dilakukannya di sejumlah ruang publik, masih banyak masyarakat yang melintas tanpa melakukan pemindaian barcode PeduliLindungi, meski barcode itu tersedia.
"Kalau berkaca di daerah lain, seperti Bandung misalnya, itu masih ketat digunakan. Saya kemarin masuk ke ruang publik di Bandung masih harus scan barcode," kata dia, Rabu (13/7/2022).
Dia menilai, apabila penggunaan PeduliLindungi dilakukan dengan optimal, minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19, pasti akan tinggi. Sebab, masyarakat yang belum menjalani vaksinasi tak akan diperkenankan masuk ke ruang publik.
Menurut Asep, belum optimalnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menjadi masukan untuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya. "Tentu ini akan menjadi masukan untuk satgas untuk memperketat penggunaan PeduliLindungi," kata dia.
Kendati demikian, dia menilai, cakupan vaksinasi di Kota Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan itu terjadi setelah pemerintah pusat menjadikan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan dalam negeri apabila tak ingin dites swab antigen.
"Beberapa instansi juga sudah menghubungi kami untuk pelaksanaan booster. Artinya ada kebijakan dari pusat cukup dapat mendongkrak cakupan," kata dia.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, cakupan vaksinasi dosis pertama di daerah itu telah mencapai 102,56 persen. Sementara cakupan dosis kedua mencapai 81,61 persen. Sedangkan cakupan booster mencapai 36,92 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika