REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Pemerintah Malaysia melakukan audit forensik kepada seluruh perusahaan yang memiliki izin produksi paket minyak goreng bersubsidi untuk memastikan tidak ada yang terlibat aktivitas penyelundupan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi, Annuar Musa, di Kota Bharu, Sabtu (24/7/2022), mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengawasi jumlah produksi bahan baku dan menganalisis apakah metode yang digunakan saat ini perlu ditingkatkan atau diubah.

"Saya di sini ingin menekankan bahwa jika seluruh pihak tidak kooperatif dan (kami) menemukan bahwa mereka masih menyelundupkan minyak goreng bersubsidi, maka kami tidak punya pilihan selain mengubah seluruh sistem," kata Annuar dikutip Kantor Berita Bernama.

Menurut dia, saat ini pemerintah belum mengambil pendekatan itu karena akan melakukan investigasi terlebih dulu. 

"Jika memungkinkan, kami tidak ingin membuat mereka yang ingin berinvestasi merasa tidak nyaman menyiapkan pabrik-pabrik karena mereka sudah memiliki jaringan sendiri dan seterusnya," kata Annuar.

Annuar,juga menjabat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, mengatakan dia tidak akan mengizinkan sistem yang terlalu longgar dan dapat menyebabkan sejumlah kebocoran.

Dia menegaskan ketika itu terjadi, masyarakat menjadi pihak yang akan menderita. "Pemerintah mengeluarkan 4 miliar ringgit Malaysia (setara Rp13,46 triliun) untuk menutupi biaya subsidi bahan baku. Jadi jika RM4 miliar itu lari ke Thailand atau Indonesia, itu tidak audit untuk masyarakat karena uang rakyat harus bisa sampai ke masyarakat," kata Annuar.

Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, sebelumnya telah mengumumkan pemerintah akan mempertahankan subsidi RM4 miliar untuk minyak goreng dalam paket satu kilogram yang dialokasikan untuk 2022.     

Ikuti Whatsapp Channel Republika