REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Pada tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun untuk 200 ribu unit rumah dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan hingga 28 Juli 2022 Kementerian PUPR telah berhasil memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah melalui fasilitas KPR FLPP sebanyak 106.346 unit. "Angka ini setara 53,2 persen dari target dan BP2BT sebanyak 3.024 unit atau 13,4 persen dari target," kata Herry dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (31/7/2022).
Terkait dengan ketersediaan lahan, Herry juga mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan di kota-kota besar. Begitu juga di kota metropolitan melalui skema hunian vertikal.