REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, harus ada strategi baru untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster. Hal ini disampaikan Aji menyusul informasi adanya rencana vaksin berbayar untuk kelompok non-PBI (penerima bantuan iuran), usai tidak lagi dialokasikannya anggaran khusus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2023.

"Kalau itu nanti jadi keputusan pemerintah pusat (untuk vaksin berbayar), ya harus ada strategi baru di daerah, bagaimana supaya vaksinasi tetap bisa dinikmati walaupun berbayar," kata Aji belum lama ini. Aji menyebut, akan terjadi masalah jika nantinya pemerintah pusat menerapkan kebijakan vaksin berbayar ini. Pasalnya,  saat ini booster masih belum diminati  masyarakat.

Selain itu, capaian booster di DIY masih rendah jika dibandingkan dengan vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Saat ini, capaian booster di DIY baru sekitar 36 persen.

"Kalau vaksin saya kira kemudian berbayar, ada masalah. Karena sementara itu yang tidak berbayar, vaksinasi itu banyak yang tidak diminati, terutama booster. Kalau berbayar, tentu menjadi semakin sedikit orang datang untuk vaksinasi," ujarnya.

Untuk itu, kata Aji, perlu adanya strategi baru yang diterapkan agar masyarakat tetap mengakses booster. Ia mencontohkan, misalnya dengan mewajibkan booster bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan publik tertentu.

"Kita harus cari strategi itu, misalnya dengan insentif yang lain atau pemaksaan. Kalau paksa misalnya saja orang tidak boleh melakukan perjalanan (kalau belum booster), tidak boleh mengurus KTP atau apa gitu," jelas Aji.

Meskipun begitu, pihaknya hingga saat ini belum bisa memastikan apakah vaksinasi nantinya akan berbayar atau tidak. Hal tersebut, kata Aji, merupakan wewenang dari pemerintah pusat."Keputusannya tentang vaksinasi itu akan berbayar atau tidak di pemerintah pusat, bukan daerah. Bayarnya berapa juga belum jelas," tambah Aji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika