REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Siprus Turki Tahsin Ertugruloglu pada Kamis (22/9), meminta negara-negara Islam untuk secara resmi mengakui Republik Turki Siprus Utara (TRNC).
Dilansir dari laman Anadolu Agency pada Senin (26/9/2022), Menurut sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri TRNC, pengakuan itu akan menegaskan kembali kesetaraan kedaulatan dan status internasional yang setara dari TRNC. Ertugruloglu mengatakan pada pertemuan koordinasi tahunan para menteri luar negeri anggota Organisasi Negara-negara Islam di markas besar PBB di New York.
Dia mengatakan, lima dekade negosiasi yang gagal membuat mereka mengembangkan kebijakan baru. Kemudian menambahkan bahwa langkah-langkah mendesak oleh negara-negara anggota OKI diperlukan untuk mengatasi pembatasan dan embargo tidak manusiawi, yang dikenakan pada TRNC oleh pemerintahan Siprus Yunani.
Ertugruoglu mengatakan, langkah seperti itu juga akan sesuai dengan pemahaman OKI tentang solidaritas di antara negara-negara Islam.
“Kenyataannya adalah, dia menekankan, bahwa ada dua negara yang setara dan terpisah di Siprus dan setiap upaya yang bertujuan untuk menemukan resolusi atas perselisihan yang telah berlangsung selama beberapa dekade harus mempertimbangkan keadaan ini,” kata dia.
Adapun Siprus telah masuk ke dalam perselisihan selama beberapa dekade antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, meskipun ada serangkaian upaya diplomatik oleh PBB untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif. Serangan etnis yang dimulai pada awal 1960-an memaksa Siprus Turki untuk mundur ke daerah kantong demi keselamatan mereka.
Pada 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk mencaplok pulau itu oleh Yunani menyebabkan intervensi militer Turkiye sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi Siprus Turki dari penganiayaan dan kekerasan. Akibatnya, TRNC didirikan pada 1983.
Ini telah melihat proses perdamaian yang terputus-putus dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inisiatif 2017 yang gagal di Swiss di bawah naungan negara-negara penjamin Turkiye, Yunani dan Inggris.
Pemerintah Siprus Yunani bergabung dengan Uni Eropa pada 2004. Itu tahun yang sama ketika Siprus Yunani menggagalkan rencana PBB untuk mengakhiri perselisihan yang sudah berlangsung lama.
