Ahad 16 Oct 2022 14:03 WIB

Penobatan Lukas Enembe Jadi Kepala Suku Papua Dinilai Bertentangan dengan Statuta DAP

Penobatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar menuai kontroversi

Red: Nashih Nashrullah
Gubernur Papua Lukas Enembe. Penobatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar menuai kontroversi
Foto: Dok Pemprov Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe. Penobatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar menuai kontroversi

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA— Pengukuhan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP) pimpinan Dominikus Sorabut, terus menuai penolakan. Pengukuhan yang dilakukan pada 8 Oktober 2022 di rumah kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah, Jayapura itu, dinilai tidak sesuai dengan statuta DAP. 

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia Provinsi Papua, Isac Imbiri di Jayapura, Ahad, (16/10/2022). “Dalam statuta DAP maupun pedoman operasional DAP, tidak mengenal adanya istilah pengukuhan kepala suku besar bangsa Papua. Yang ada adalah, jabatan kepala suku adalah jabatan turun temurun di dalam suku-suku di tanah Papua,” tegas Isac. 

Baca Juga

Isac yang juga adalah Wakil Ketua Generasi Muda Pembaru Indonesia (GEMPAR) Provinsi Papua ini menegaskan, pengukuhan kepala suku besar bangsa Papua sebenarnya keliru dan sangat tidak masuk akal. “Karena di atas kepala suku hanya ada Tuhan, tidak ada lagi kepala suku di atas kepala suku,” ujar Isac. 

Isac mengatakan, DAP ada dua versi. DAP pimpinan Dominikus Sorabut dan DAP yang memiliki legitimasi yaitu DAP pimpinan Yan Piet Yerangga dan Leo Imbiri. Dia menilai, DAP yang telah mengukuhkan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar telah mengecewakan suku-suku, kepala-kepala suku dan semua orang Papua. Isac mencurigai adanya kepentingan tertentu DAP melantik Lukas menjadi kepala suku besar.