REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kondisi ruang kelas rusak di Kabupaten Garut menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data yang didapat Republika.co.id, terdapat 985 unit ruang kelas sekolah dasar yang berada di Kabupaten Garut yang mengalami rusak berat. Namun, angka itu jauh berbeda dengan data pokok pendidikan (dapodik).
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengakui, terdapat sekitar 900 hingga 1.000 unit ruang kelas yang perlu dilakukan rehabilitasi berat berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Namun, ia menambahkan, informasi dari dapodik menyebutkan tidak lebih dari 50 kelas yang harus dilakukan rehabilitasi.
"Ini ada perbedaan yang mencolok yang diajukan melalui dapodik itu sangat kecil, dan yang langsung diajukan kepada dinas sangat besar,” kata dia melalui siaran pers, Selasa (18/10/2022).
Karena itu, Helmi telah menugaskan tim untuk melakukan verifikasi data tersebut. Tim yang melakukan verifikasi terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman, serta Inspektorat Daerah.
Berdasarkan pengecekannya ke lapangan, Helmi mengakui, terdapat sejumlah ruang kelas yang harus direhabilitasi. "Bahkan mungkin harus dibangun dari nol. Jadi kalau yang sudah tidak layak dari struktur, atap itu sudah harus dibongkar. Karena kan banyak juga yang strukturnya sudah rusak, maksudnya sudah rusak itu tanahnya sudah bergerak, amblas. Itu kan harus dibangun dari nol," ujar dia.
Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengungkapkan, sebanyak 44 persen dari APBD Kabupaten Garut, atau sekitar Rp 1,8 triliun berada di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut. Namun, dari angka tersebut, tidak ada anggaran yang secara langsung untuk infrastruktur.
"Rp 1,8 triliun itu gaji guru itu ada Rp 600 miliar, BOS Rp 350 miliar, sertifikasi Rp 350 miliar. Nggak ada (yang ke infrastruktur). Makanya untuk infrastruktur itu kita butuh Rp 100 miliar," kata dia.
Meski begitu, Rudy mengatakan, pihaknya berkomitmen akan memperbaiki sekitar 350 sekolah di Kabupaten Garut yang mengalami kerusakan. Setiap sekolah yang mengalami kerusakan akan diberikan dana maksimal Rp 100 juta untuk memperbaiki kerusakan yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika