Jumat 21 Oct 2022 09:37 WIB

MAARIF Institute Apresiasi Kebijakan Pemerintah Australia Soal Yerusalem

Kebijakan Pemerintah Australia itu sejalan dengan pandangan Buya Syafii Maarif.

Red: Heri ruslan
Seorang gadis mengibarkan bendera Palestina.
Foto: AP/Maya Alleruzzo
Seorang gadis mengibarkan bendera Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah Australia yang tidak mengakui lagi Yerusalem sebagai ibu kota Israel mendapat apresiasi dari MAARIF Institute. Menurut Direktur Program MAARIF Institute Moh Shofan, dengan tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, secara tidak langsung, Pemerintah Australia telah memberikan sokongan kemanusiaan dan mendukung kelanjutan negosiasi perdamaian. 

"Kebijakan Pemerintah Australia sejalan dengan pandangan Buya Syafii Maarif—yang sejatinya juga senafas dengan pandangan kelembagaan MAARIF Institute—agar lebih melihat masalah Palestina sebagai masalah kemanusiaan, dan bukan masalah agama," ujar Shofan dalam keterangan persnya kepada Republika.co.id, Jumat (21/10/2022).


Shofan mengatakan, Buku Buya Syafii, tentang Gilad Atzmon merupakan cermin dari sikap politik Buya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurut dia, Buya menolak soal Palestina sebagai masalah agama, melainkan soal kemanusiaan. "Dunia harus becermin kepada Gilad Atzmon yang tanpa rasa takut diintimidasi atau dibunuh sekalipun karena  memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari cengkeraman penjajahan bangsanya sendiri,” ungkap Shofan.

MAARIF Institute menilai, kekejaman yang terjadi di Palestina merupakan tragedi politik, tragedi kemanusiaan, dan tragedi hukum yang sangat biadab dan memalukan di mata dunia. Israel dinilai telah menciptakan sebuah sejarah gelap selama abad ke-20 hingga awal abad ke-21 sekarang ini.