REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Indonesia (LSI) versi Denny JA merilis survei terbarunya terkait 'Partai Politik dan Pertumbuhan Pro-Syariat Islam'. Dalam survei tersebut dipaparkan pertumbuhan pemilih yang pro syariat Islam, termasuk dua partai yakni PPP dan PKS yang menjadi basis dari pemilih pro syariat Islam.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) versi Denny JA, Ade Mulyana mengungkapkan dari seluruh responden yang disurvei hanya 12,5 persen pemilih yang pro-syariat Islam. Sementara 77,8 persen responden yang tidak setuju dengan pro-syariat Islam.

Tapi Ade mengeklaim angka 12,5 persen itu terjadi kenaikan dari setiap tahunnya. Dimana pada 2012 hanya ada 5,6 persen dan 2017 naik ke 9,3 persen yang pro-syariat Islam.

"Dari seluruh parpol ada dua partai yakni PKS dan PPP yang pemilihnya banyak pro-syariat Islam. Dimana dalam survei terlihat PKS 18 persen dan PPP 14 persen pendukung pro-syariat Islam," kata Ade dalam pemaparannya, Selasa (1/1/2022).

Ade mengatakan sebetulnya kenaikan pendukung pro-syariat Islam yang kini di 2022 menjadi 12,5 persen ini bukan satu hal yang berbahaya. Karena di negara demokrasi sebesar Indonesia pasti ada saja mereka yang menginginkan adanya satu bentuk pemerintahan negara Islam. Namun menurut dia, angka pertumbuhan tersebut perlu dicermati.

Ia memaparkan dari tingkat pendidikan semakin rendah pendidikan, maka semakin tinggi suara pro-syariat Islam. Sementara itu semakin rendah pendapatan, terlihat semakin pro-syariat Islam. Uniknya, mereka yang dari kelompok miskin kota menjadi pendukung pro-syariat Islam lebih besar dari pada mereka yang tinggal di kota.

"Dimana 17,8 persen mereka yang di kota lebih pro-syariat Islam, sementara di desa 10,4 persen," tegasnya.

Ade memaparkan survei kali ini mengambil jumlah responden 1.200 orang. Dimana teknik pengumpulan data, wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error 2,9 persen dan waktu pengumpulan data dari 11 September 2022 hingga 20 September 2022.

"Kesimpulannya terjadi peningkatan-peningkatan masyarakat yang inginkan mendirikan Negara Islam, nah ini yang menjadi warning bagi kita semua. Semoga nanti pada saat kontestasi atau pemilu dan pilpres, komoditas isu-isu agama seperti ini tidak diangkat seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Ade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika