REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Deputi Satu Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan, PBB telah berjanji akan mencabut pembatasan ekspor makanan yang diterapkan ke negaranya. Hal itu turut terkait dengan keputusan Rusia mencabut penangguhan implementasi kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).

“PBB menjanjikan kami hasilnya (pencabutan pembatasan ekspor pangan Rusia) segera. Kami akan menilai efisiensi pelaksanaan bagian Rusia dari kesepakatan dan hasil upaya PBB yang relevan ketika membuat keputusan (perpanjangan BSGI),” kata Polyansky saat diwawancara surat kabar Izvestiya, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS, Senin (7/11/2022).

Dia mengungkapkan, PBB memiliki waktu untuk memenuhi kewajiban yang diasumsikan hingga 18 November. “Tanggal ini ditetapkan sebagai ‘tenggat waktu logis’ dari kesepakatan saat ini,” ucapnya.

Pada Rabu (2/11/2022) pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memutuskan untuk melanjutkan keterlibatan atau partisipasi negaranya dalam BSGI. Putin mengatakan, Ukraina telah memberikan jaminan kepada negaranya bahwa mereka tidak akan menggunakan koridor gandum untuk tujuan militer. “Saya telah memberikan instruksi kepada Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan partisipasi penuh kami dalam upaya ini. Pada saat yang sama, Rusia berhak untuk menarik diri dari perjanjian ini (BSGI), jika jaminan ini dilanggar Ukraina,” ujar Putin, dilaporkan TASS.

Pada 29 Oktober lalu, Rusia mengumumkan bahwa mereka menangguhkan implementasi kesepakatan BSGI. Hal itu dilakukan setelah sejumlah kapal dan infrastruktur militernya di Sevastopol menjadi sasaran serangan pesawat nirawak Ukraina.

BSGI disepakati Rusia dan Ukraina pada 22 Juli lalu di Istanbul, Turki. PBB dan Turki menjadi pihak yang mengawasi proses penandatanganan kesepakatan tersebut. Lewat BSGI, Moskow memberi akses kepada Ukraina untuk mengekspor komoditas biji-bijiannya, termasuk gandum, dari pelabuhan-pelabuhan mereka di Laut Hitam yang kini berada di bawah kontrol pasukan Rusia. Itu menjadi kesepakatan paling signifikan yang dicapai sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada 24 Februari lalu.

Rusia dan Ukraina merupakan penghasil 25 persen produksi gandum dan biji-bijian dunia. Sejak konflik pecah Februari lalu, rantai pasokan gandum dari kedua negara itu terputus. Ukraina tak dapat melakukan pengiriman karena jalur pengiriman dan pelabuhan-pelabuhan mereka berada di bawah kontrol Rusia. Sementara Moskow tak bisa mengekspor karena adanya sanksi Barat. Hal itu sempat memicu kekhawatiran bahwa dunia bakal menghadapi krisis pangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika