REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi capaian dan target peningkatan produksi Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Sulaeman Hamzah. Menurut dia, apa yang dilakukan Kementan sudah sangat tepat karena pada tiga tahun terakhir Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan importasi.
"Kami mengapresiasi capaian dan peningkatan target produksi tahun 2023 mendatang. Apalagi ada beberapa komoditas impor seperti daging sapi, kedelai, dan tebu yang akan dipenuhi dari dalam negeri. Untuk itu kami mendorong Kementan menerapkan strategi substitusi dengan bahan lokal," ujar Sulaeman dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran eselon 1 Kementan, Selasa (15/11/2022).
Sulaeman mengatakan target peningkatan produksi nasional harus dilakukan mengingat kondisi dunia saat ini sedang tidak sehat akibat dampak krisis dunia yang menjadi momok bagi semua negara. Hal inilah yang juga akan berdampak langsung pada kondisi dan produksi nasional.
"Yang pasti target dan produksi dalam negeri akan terganggu dengan adanya krisis global ini seperti perubahan iklim dan dampak perang yang membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Karena itu peningkatan produksi sudah sangat tepat dan harus ada skema tambahan anggaran untuk peningkatan komoditas lainnya," katanya.
Di sisi lain, Sulaeman mendorong Kementan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas pertanian melalui program perluasan area tanam untuk memperkuat ketersediaan pangan nasional. "Kita sepakat sektor pertanian harus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan pangan dunia," katanya.
Anggota Komisi IV lainya dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menilai bahwa data dan neraca yang ada di Kementan sudah sangat oke alias positif. Hal ini karena Kementan menggunakan data yang dikeluarkan BPS. Karena itu, ke depan yang perlu dipersiapkan adalah penyerapan Bulog terhadap padi hasil panen raya petani.
"Saya kira perlu kita tegaskan bahwa kalau kita lihat data ya, data pangan kita positif bahkan ada kelebihan. Kan kalau kita tidak percaya data BPS lantas kita percaya data siapa? Saya sih sederhana aja. Oleh karena itu sekali lagi kita mendorong agar penyerapan ini segera dilakukan dan minimal 1 juta ton di gudangnya Bulog. Kalau Bulog tidak bisa kan ada RNI dan nanti kita compare dengan data Bapanas," katanya.
