REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wali Kota Depok, Jawa Barat Mohammad Idris menjelaskan tentang rencana pembangunan Masjid Jami Al-Quddus di lahan relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1, Margonda.
"Kami tentunya mengakomodasi keinginan masyarakat Depok, khususnya warga Muslim yang menyampaikan laporan ke Provinsi Jawa Barat tentang sulitnya mencari masjid untuk sholat di Jalan Margonda Raya," katanya, Rabu (16/11/2022).
"Untuk itu, saya diminta mencari aset di Margonda oleh Pak Gubernur Jabar, tapi tanah di Margonda sudah di atas Rp 30 juta per meter sehingga tidak bisa beli pakai APBN, lalu kata gubernur cari aset, tanah pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau," katanya.
Ia yakin Gubernur Jabar berkomitmen membantu melalui hibah barang untuk pembangunan Masjid Jami Al-Quddus di Margonda Raya Kota Depok itu. "Insya Allah beliau sudah berkomitmen membantu hibah barang, mereka yang membangunkan, mereka yang membuat desain, mereka yang membuat DED (Detail Engineering Design), nanti kalau sudah jadi diserahkan ke masyarakat Depok," katanya.
Selanjutnya, terkait persoalan lahan relokasi SD, ia membantah tudingan yang ditujukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok karena dianggap menelantarkan siswa. "Tentang masalah SD tidak mungkin Pemkot Depok yang cinta kepada pendidikan dan juga Kota Depok sebagai kota pendidikan, yang di dalam visi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya, sebagai kota pendidikan, tidak mungkin menelantarkan siswa, apa lagi ini calon generasi bangsa yang akan datang," katanya.
Ia menjelaskan semua persoalan ini hanya teknis, sehingga dirinya meminta untuk bersabar. Sebab, Pemkot Depok akan menambah sarana SMP negeri di Kecamatan Beji. khususnya Pondok Cina, yaitu SMPN 24.
"Tahun depan insya Allah, namun gedungnya baru kita bangun karena birokrasinya memang begitu tidak bisa simsalabim," ujarnya.
Sedangkan untuk SDN Pondok Cina 1, ia juga sudah merencanakan pembelian lahan untuk dibangunkan sekolah yang lebih representatif ketimbang di pinggir jalan yang membahayakan. "Itu yang dipikirkan, jadi tolong sabar sebentar, hindari tindakan memprovokasi dan lakukan klarifikasi kepada kami, Dinas Pendidikan," katanya.
Ia menambahkan agar semua pihak bisa merasakan kenyamanan, sebab Kota Depok yang sudah harmoni, jangan diotak-atik, apalagi dipolitisasi. Dia menjelaskan pembelajaran sementara siswa SDN Pondok Cina ini bukan karena merger, sebab kalau merger dibutuhkan kajian khusus.
"Ini numpang sementara, mereka (siswa SDN Pondok Cina 1) ditempatkan di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 karena ruangnya terbatas, dibagi kelasnya, ada yang pagi dan siang," katanya.
Sementara untuk SMP negeri juga akan dibangun di Pondok Cina, sebab pemkot sudah mencari SMP negeri berdasarkan zonasi. "Makanya, kita prioritaskan mereka, jadi sabar, Insya Allah kita buatkan, jadi yang kelas 6 bisa langsung masuk ke SMP, jika nilainya bagus. Jadi tahun depan akan ada penyelenggaraan SMP negeri, namun gedungnya baru dibangun pada 2024," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika