Senin 12 Dec 2022 20:09 WIB

Pemkab Muba Hadiri High Level Meeting (HLM) dan Rakor TPID Tingkat Provinsi

Pemkab Muba terus berupaya maksimal kendalikan inflasi daerah

Red: Christiyaningsih
Pemkab Muba mengikuti High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Selatan.
Foto: Pemkab Muba
Pemkab Muba mengikuti High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi diwakili Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Musni Wijaya mengikuti High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Selatan. Acara yang diikuti seluruh perwakilan dari 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sumsel ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Senin (12/12/2022).

Pj Sekda Muba menyampaikan berdasarkan data harga barang kebutuhan tahun-tahun sebelumnya, diprediksi menjelang liburan sekolah Natal dan Tahun Baru akan terjadi kenaikan barang untuk komoditas sebagai berikut: cabai Merah perubahan harga -17,68%, angkutan udara perubahan harga -4,66%, bawang putih perubahan harga -7,53%, ikan mujair perubahan harga -2,47% dan cabai rawit perubahan harga -14,18%. Sedangkan untuk Prognosa Inflasi Desember, Pemkab Muba berpatokan pada data dari Provinsi Sumsel.

Baca Juga

"Pemkab Muba sudah mempunyai langkah-langkah dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Muba yakni membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten, mengikuti Zoom meeting pengendalian inflasi rutin dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2%, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD," paparnya.

photo
Pemkab Muba mengikuti High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Selatan. - (Pemkab Muba)
 

Musni juga melaporkan bahwa menindaklanjuti berita adanya 52 kabupaten/kota yang dijewer Mendagri dikarenakan belum melakukan tindakan konkret pengendalian inflasi. Namun setelah dikonfirmasi ulang ke Depdagri bahwa data yg ditayangkan pada saat rapat Ahad tanggal 5 Desember kemarin, tidak sesuai dengan data yang diinput. Hasil rapat pengendalian inflasi hari ini, data sudah disesuaikan dan Pemkab Muba masuk di kategori 166 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan upaya secara maksimal dalam pengendalian inflasi.

Gubernur Sumsel Herman Deru diwakili Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Darma Budhy mengapresiasi kesiapan serta langkah antisipasi yang dilakukan Pekab Muba dalam mengendalikan inflasi daerah. Ia juga menyebutkan program kerja dalam mengendalikan inflasi daerah ini akan dikawal secara bersama-sama sehingga program kerja dapat terlaksana dengan baik.

"Dalam pengendalian inflasi daerah, ada hal-hal yang perlu dilakukan yakni intensifkan operasi pasar seperti mengecek pasokan stok ketersediaan beras, minyak goreng, telur dan ayam. Kemudian meningkatkan kerjasama antar daerah dan menyiapkan lumbung ketahanan daerah di masing-masing setiap kabupaten/kota,"tukasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement