REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melansir sebanyak 3.046 unit rumah terdampak bencana banjir akibat meluapnya muka air sungai per Ahad (25/12/2022). Bencana itu dipicu intensitas hujan sedang hingga lebat selama masa puncak cuaca ekstrim sejak 24-25 Desember 2022.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin menyebutkan, per Ahad pukul 20.00 Wita, ada 46 titik banjir tersebar di 16 Kelurahan di Kecamatan Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Jumlah warga yang terdampak banjir 7.859 jiwa dari 2.336 Kepala Keluarga (KK), sedangkan jumlah rumah terdampak sebanyak 3.046 unit.
"Ada 16 unit posko pengungsian aktif bagi penyintas di tiga kecamatan. Jumlah pengungsi sementara ini di semua posko tercatat sebanyak 1.054 jiwa atau 271 KK," kata Hendra melalui keterangan tertulis, Ahad (25/12/2022).
Lokasi banjir di Kecamatan Manggala berada di Perumnas Antang Blok 10 dan Jalan Manggala Dalam, Kelurahan Manggala, dan Kelurahan Tamangapa. Sebanyak 711 jiwa atau 180 KK penyintas mengungsi sementara di delapan posko aktif tersebar di sejumlah masjid setempat serta gedung posyandu karena rumah mereka teredam air di atas 100 sentimeter.
Selanjutnya di Kecamatan Biringkanaya, lokasi banjir di wilayah Kelurahan Katimbang dan Paccerakang. Sebanyak tujuh posko pengungsian didirikan dengan jumlah penyintas sebanyak 318 jiwa atau 81 KK.
Di Kecamatan Tamalanrea, hanya satu lokasi pengungsian di Masjid Al Muhajirin Kompleks Bung Permai. Sebanyak 25 jiwa atau 10 KK mengungsi di tempat tersebut.
Dampak angin puting beliung juga menimpa dua keluarga dan pohon tumbang 10 keluarga. Rumah mereka rusak akibat peristiwa alam tersebut.
"Upaya dilakukan menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak, yakni penyediaan sandang dan pangan serta layanan kesehatan. Bantuan kemanusiaan korban pohon tumbang dan penyintas banjir juga telah disalurkan kepada korban terdampak," kata Hendra.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto telah menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Camat, dan Lurah menurunkan kekuatan membantu para korban. Termasuk evakuasi dan penyediaan makanan serta fasilitas diperlukan korban di posko pengungsian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika