REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sepanjang 2022 total penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 303,24 triliun. Dari jumlah tersebut, sukuk ritel yang terdiri dari seri Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan mencatat penerbitan sebesar Rp 55,38 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan pemerintah berupaya memperdalam pasar surat berharga negara di dalam negeri.

"Tahun 2022, total penerbitan SBSN mencapai Rp 303,24 triliun dan dari jumlah tersebut, sukuk ritel sebesar Rp 55,38 triliun," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (1/1/2023).

Menurutnya prospek surat berharga negara pada 2023 masih menjanjikan meskipun di tengah ancaman resesi global. Sebab surat berharga negara ritel adalah instrumen yang risikonya relatif kecil, bahkan dapat dikatakan zero risk.

Dwi mengatakan, fitur surat berharga negara ritel yang memberikan kupon secara regular ini mendorong investor dapat menggunakan imbalan per bulan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya secara terencana. Misalnya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, cicilan, dan sebagainya.

"Instrumen investasi ini cocok sebagai balancing instrument terhadap portofolio investasi para investor, apalagi melihat animo masyarakat dapat berinvestasi membangun negeri," ucapnya.

Dwi mengakui prospek surat berharga negara ritel pada tahun ini cukup menantang. Namun demikian, peluang Surat Berharga Negara (SBN) ritel diyakini masih cukup besar karena imbalan menarik dengan tingkat pajak yang relatif rendah atau 10 persen dan risiko investasi yang minim.

Ia berkomitmen pemerintah akan terus memperdalam pasar surat berharga negara ritel. Sehingga pemerintah akan meningkatkan target penerbitan surat berharga syariah negara ritel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika