REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Amerika Serikat (AS) membuka kembali Kedutaan Besar di Kuba dengan layanan visa yang telah lama ditutup, Rabu (4/1/2023). Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan untuk janji pembuatan visa.
Layanan visa dimulai kembali sepenuhnya untuk pertama kalinya pada Rabu. Sebelum ini, kedutaan menutup layanan tersebut akibat insiden kesehatan di antara staf yang menghentikan kehadiran AS di Havana pada 2017.
Kedutaan secara bertahap mulai memperluas layanan tersebut dan staf diplomatik dalam kapasitas terbatas pada Mei. Sekarang AS dapat memberikan setidaknya 20 ribu visa setahun.
“Amerika Serikat bekerja memastikan migrasi yang aman, legal, dan teratur," ujar Kedutaan Besar AS, Jumat (6/1/2023).
Pada akhir Desember, otoritas AS melaporkan menghentikan warga Kuba 34.675 kali di sepanjang perbatasan Meksiko pada November, naik dari 28.848 kali pada Oktober. Migrasi yang meningkat disebabkan oleh masalah ekonomi, ketidakpuasan di antara orang Kuba dan relatif mudahnya para migran Kuba dapat memperoleh status hukum di AS, akibat lain dari Perang Dingin.
Dimulainya kembali pemberian visa secara penuh di kedutaan terjadi setelah serangkaian pembicaraan migrasi dan kunjungan pejabat AS ke Havana dalam beberapa bulan terakhir. Langkah-langkah kecil baru-baru ini sangat jauh dari hubungan kedua negara di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Obama melonggarkan beberapa sanksi beberapa dekade selama masa jabatannya dan melakukan kunjungan bersejarah ke pulau itu pada 2016.
Sedangkan masa Presiden Joe Biden, AS melonggarkan beberapa pembatasan pada hal-hal seperti pengiriman uang dan perjalanan keluarga dari Miami ke Kuba. Namun, dia gagal memenuhi harapan banyak orang Kuba bahwa Biden akan mengembalikan pulau itu pada era Obama.
Pembatasan perjalanan turis ke Kuba dan impor-ekspor banyak barang tetap berlaku. Meski begitu, pejabat Kuba berulang kali menyatakan optimisme tentang pembicaraan dengan AS dan langkah-langkah untuk membuka kembali layanan visa.
Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio Dominguez mengatakan pada November, bahwa memastikan migrasi melalui jalur yang aman dan legal adalah tujuan bersama oleh kedua negara. Namun, dia juga menyalahkan pelarian puluhan ribu orang dari pulau itu atas sanksi AS.
"Tidak ada keraguan bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk menekan standar hidup suatu populasi adalah pendorong langsung migrasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika