REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) segera memproses Letter of Intent (LOI) atau surat minat dari sebelas perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti LOI tersebut dengan segera.
Setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya Otorita IKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA).
"Setelah NDA ditandatangani, Otorita IKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Dengan masuknya 11 LOI dari Malaysia, berarti hingga hari ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI. Tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari pemerintah.
"Investor yang berminat ada 100 lebih tapi yang telah mengirimkan LOI sudah ada 71 perusahaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri," ujar Bambang.
Sebelas investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah, infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform niaga daring. Hal ini menandakan perkembangan minat investasi swasta di IKN cukup signifikan.
Dalam catatan Otorita IKN, pada Sosialisasi Awal Peluang Investasi di IKN (Pre-Market Sounding) hasilnya adalah dari lahan yang ditawarkan sebesar 38 hektare, permintaan lahan dari calon investor (berdasar LOI) mencapai 965 hektare atau 25 kali lipat. Kemudian, pada Market Sounding bersama Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2022 hasilnya hingga Januari 2023 permintaan lahan mencapai 1.793 hektar atau 44 kali lipat.
Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu sektor mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknologi.
"Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus tahun 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN.
"IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan, tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika