REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Poros perubahan yang terdiri dari koalisi tiga partai yakni Nasdem, PKS dan Demokrat belum juga menentukan siapa bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Muncul beragam spekulasi mengenai hal tersebut, termasuk isu soal keretakan koalisi.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif, lamanya proses penentuan siapa pendamping Anies ini diduga karena ada kalkulasi yang sangat rumit antar partai koalisi sehingga belum ditemukan formula siapa yang akan jadi pendamping Anies. Walaupun, poros perubahan sudah membentuk tim khusus setelah NasDem mendeklarasikan nama Anies sebagai bakal capres.
"Ini merupakan keseriusan ketiga partai dalam membentuk poros koalisi. Namun ada kalkulasi politik di balik penentuan nama tokoh pendamping Anies, sehingga menjadi titik tumpu ketiga partai membangun poros koalisi," katanya kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).
Menurut Ikhwan, citra partai politik akan dipertaruhkan dalam memilih figur pendamping Anies, jika yang dipilih cawapres nonpartai. "Citra partai akan meredup dampaknya ya suara partai juga berkurang," katanya menambahkan.
Dalam dinamika politik, lanjut dia, perbedaan kalkulasi untung-rugi partai politik suatu hal lumrah. Sehingga sikap politik yang berubah-ubah sering menentukan keberpihakan partai koalisi untuk tetap bertahan di koalisi atau keluar dari poros.
Disamping itu ketiga partai dinilai sulit berpisah. Sebab Demokrat dan PKS akan mendapatkan efek elektoral ketika mendukung Anies sebagai capres, dibandingkan mendukung tokoh lain di luar poros perubahan.
"Apalagi PKS dan Demokrat dinilai sebagai partai yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah sehingga sulit bagi kedua partai untuk hengkang dan bergabung ke koalisi lain," terangnya.
Hingga saat ini, Poros Perubahan yang terdiri dari koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat masih belum menentukan pendamping Anies. Banyak spekulasi yang beredar soal kelanjutan poros ini, namun hingga kini ketiga parpol itu disebut masih cukup solid dalam mengusung Anies.
Terbaru Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam ikhtiar tersebut, jelasnya tak boleh ada sikap saling memaksakan kehendak.