REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA — Penduduk etnis Turki Muslim di Yunani menuduh Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengabaikan masalahnya.
Selama kunjungan dua harinya ke Western Thrace, Perdana Menteri mengabaikan dan mencoba menutupi masalah lama yang dihadapi minoritas Muslim Turki di wilayah tersebut.
“Dalam pidatonya di Komotini (Gümülcine), Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis gagal untuk secara konkret mengatasi salah satu masalah minoritas Muslim Turki di wilayah Thrace Barat Yunani,” kata Partai Persahabatan, Kesetaraan dan Perdamaian (DEB) dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (14/1/2023).
DEB, sebuah partai yang didirikan minoritas Turki tersebut, mengatakan Mitsotakis menghindari fakta dan malah memberikan gambaran palsu tentang situasi minoritas Muslim Turki.
Dilansir dari Daily Sabah, Senin (16/1/2023), minoritas Muslim Turki di Trakia Barat tidak memiliki masalah hidup rukun di bawah bendera Yunani dan Eropa, kata partai itu.
“Minoritas bermasalah dengan tidak dihargai karena kesabaran mereka yang besar, ketidaktahuan akan semua masalahnya, dan tidak ditangani. Seperti perdana menteri, kami mengundang orang Eropa untuk menganalisis penganiayaan di wilayah kami dengan cermat,” tambahnya.
Wilayah Thrace Barat Yunani berada di timur laut negara itu, di dekat perbatasan Turki. Wilayah itu merupakan rumah bagi minoritas Muslim Turki yang telah lama berdiri dengan penduduk sekitar 150 ribu.
Hak-hak orang Turki di Thrace Barat dijamin di bawah Perjanjian Lausanne pada 1923, tetapi sejak saat itu, situasinya terus memburuk.
Setelah junta Yunani berkuasa pada 1967, orang-orang Turki di Thrace Barat mulai menghadapi penganiayaan yang lebih keras dan pelanggaran hak oleh negara Yunani, sering kali merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap keputusan pengadilan Eropa.
Minoritas Muslim Turki di Yunani terus menghadapi masalah dalam menjalankan hak kolektif dan sipil serta hak pendidikannya, termasuk otoritas Yunani yang melarang kata "Turki" atas nama asosiasi, menutup sekolah-sekolah Turki dan mencoba menghalangi komunitas Turki untuk memilih muftinya.
Selain melanggar perjanjian lama, kebijakan ini juga sering melanggar putusan Pengadilan HAM Eropa.
Sumber: dailysabah
Ikuti Whatsapp Channel Republika