REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan bakal mendirikan bursa komoditi khusus sawit agar Indonesia bisa memiliki harga acuan sendiri. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menargetkan bursa tersebut dapat berdiri bulan Juni 2023 mendatang.
Lelaki yang akrab disapa Zulhas itu menuturkan, selama ini Indonesia selalu berpatokan ke Malaysia yang lebih dulu memiliki bursa komoditi sawit. Padahal, Indonesia merupakan produsen terbesar sawit dunia.
"Masa kita patokan ke negara tetangga, padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan, kita usahakan sebelum Juni sudah punya," kata Zulkifli saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Adapun, proses pendirian bursa sawit menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Zulkifli meminta agar Bappebti dapat segera merealisasikan keinginan pemerintah untuk memiliki bursa sawit sendiri.
"Beberapa kali disinggung masa kita ikut Malaysia, yang punya sawit, karet, itu kita. Yang jelek ya Bappebti. Kalau tidak bisa, Bappebti akan disalahkan, akhirnya orang bilang Bappebti tidak ada kapasitas," katanya menambahkan.
Ia pun berharap dengan predikat Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia, harga acuan sawit Indonesia pun dapat menjadi rujukan negara-negara lain.
Pasalnya, situasi saat ini menjadi ironi bagi Indonesa lantaran tak mampu menjadi pemimpin harga pasar komoditas sawit dunia. "Kalau bisa Juni sudah terpampang di layar, nanti Malaysia berbalik liat Indonesia dulu," ujarnya berharap.
Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) rata-rata total produksi minyak sawit atau CPO Indonesia tahun 2021 mencapai 51,3 juta ton yang dihasilkan dari lahan seluas lebih dari 15 juta hektare.
Sementara itu, produksi CPO Malaysia di tahun yang sama mencapai 19,41 juta ton, berdasarkan data Malaysia Palm Oil Board (MPOB).
Zulhas menambahkan, setelah bursa komoditi sawit berdiri, Kemendag juga bakal mendirikan bursa komoditas karet dan kopi karena Indonesia juga menjadi produsen terbesar di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika