REPUBLIKA.CO.ID, TANGSEL -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemerintah daerah (pemda) melawan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengurangi praktik korupsi dengan cara mengubah ekosistem menjadi serbadigital.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tidak menyampaikan secara langsung pandangannya terkait ajakan upaya melawan OTT. Meski begitu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie ingin lebih menekankan setuju penerapan sistem digitalisasi untuk mengurangi praktik suap di lingkungan pemda.

"Saya tidak ingin membahas masalah kata 'melawannya', tapi mengembangkan digitalisasi pelayanan untuk menekan korupsi itu saya setuju. Kalau kata 'melawannya' saya sih enggak masuk wilayah itu, itu kan bahasa beliau ya, tapi yang diarahkan oleh beliau supaya OTT oleh KPK tidak ada lagi atau semakin sedikit dengan kembangkan digitalisasi daerah," tutur Benyamin di Kota Tangsel, Banten, Rabu (18/1/2023).

Benyamin mengaku, ikut hadir bersama kepala daerah lainnya saat agenda pengarahan dari Luhut, baru-baru ini. Pesan utama yang diambilnya dari Luhut adalah mengenai upaya digitalisasi layanan bagi masyarakat di lingkungan pemda untuk mencegah korupsi. Sehingga, pesan utamanya bukan menekankan upaya melawan OTT KPK.

"Yang saya tangkap karena saya hadir waktu pengarahan beliau, jadi dengan cara digitalisasi dalam sistem pelayanan daerah secara menyeluruh itu akan menekan kemungkinan peluang-peluang untuk korupsi, makanya melawan OTT itu dengan cara mengembangkan digitalisasi dalam pelayanan publik di daerah," terangnya.

Benyamin menuturkan, secara teknis, sistem digitalisasi pelayanan publik di Pemkot Tangsel sudah diterapkan. Di antaranya, melalui program yang dinamakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diinisiasi pemerintah pusat.

"Sudah (bikin aplikasi digitalisasi). Sudah ada P2DD sesuai instruksi Mendagri (Tito Karnavian). Bahkan, Tangsel beberapa waktu lalu sudah mendapatkan penilaian bahwa Tangsel termasuk kelompok yang baik," ucap Benyamin mengeklaim.

Benyamin meyakini, sistem digitalisasi tersebut efektif dapat menekan terjadinya praktik korupsi di Kota Tangsel. "Iya (efektif) karena transaksi keuangan sekarang kan sudah dengan sistem digital juga dengan transfer tidak ada lagi pertemuan antara birokrasi dengan masyarakat yang dilayani seperti itu, itu kan menekan angka korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemda melawan OTT dan mengurangi praktik korupsi dengan cara mengubah ekosistem pemerintahan menjadi serbadigital. Menurut dia, ketika tidak ada lagi OTT dan kasus korupsi menurun, Indonesia bakal dianggap sebagai negara bermartabat.

"Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika