REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan memanfaatkan dana keistimewaan (danais) di tiap desa untuk mengatasi kemiskinan. Per desa akan digelontorkan dana sebesar Rp 1 miliar.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, masyarakat miskin yang masih produktif dapat menggunakan tanah kas desa dengan sistem sewa. Tanah tersebut bisa digunakan sebagai bercocok tanam ataupun usaha lainnya, dengan sewanya diambilkan dari danais.

"Jadi dengan begitu dia bisa punya pendapatan yang tetap setiap bulan. Maupun pilihannya petani, (peternak) lele, tapi menggunakan tanah desa, disewa oleh mereka lewat danais yang akan kita bagikan per desa Rp 1 miliar itu," kata Sultan di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/1).

Hal ini disampaikan Sultan menyusul dikeluarkan data oleh BPS yang mencatat bahwa persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,49 persen. Dengan begitu, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang miskin di DIY.

Angka ini naik dibandingkan kondisi Maret 2022, dimana persentase penduduk miskin pada saat itu 11,34 persen, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 454,76 ribu orang. Kondisi tersebut, membuat DIY menjadi daerah paling miskin di Pulau Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 9,57 persen.

Pihaknya juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan kepada warga miskin yang ada di desa agar diberdayakan. Dengan begitu, pengentasan kemiskinan dan pembangunan di desa akan dilakukan bersama perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata (KKN), yang terkonsolidasi dengan program pemerintah daerah.

"Saya sudah bicara ke kelurahan dan kampus, bisa tidak KKN ini jadi pendamping untuk orang miskin maupun penganggur di desa itu," ujar Sultan.

Rektor UGM Ova Emilia juga menyebut sebelumnya bahwa pihaknya didorong untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dengan lebih nyata. Ada beberapa fokus dan arahan dari Sultan agar universitas mampu membantu desa.

"Kita lebih banyak ke pengembangan desa khususnya. Beliau (Sultan) menginginkan supaya universitas mempunyai kontribusi yang nyata untuk pengembangan desa. Jadi melalui KKN apa yang dibutuhkan, dikembangkan di desa itu dapat dibantu universitas melalui tangan-tangan mahasiswa KKN dan kegiatan KKN," kata Ova.

Ikuti Whatsapp Channel Republika