REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa adanya perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Namun, ia enggan mengungkapkan lebih detail isi perjanjian yang diteken sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.
"Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? ada, tetapi isinya apa? ya kita tidak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk Gerindra dulu," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Ditanya lebih lanjut, apakah perjanjian tersebut berkaitan dengan pencalonan Prabowo sebagai calon presiden (capres)? Ia menjawab bahwa isi perjanjian keduanya bukan untuk konsumsi publik.
"Kalau saya jawab berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu, tapi kalau ada yang bilang perjanjian itu tidak ada, ya kan dia tidak tahu bahwa itu perjanjian ada dibuat," ujar Dasco.
"Isinya apa? sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik," sambungnya menegaskan.
Ia juga enggan menjawab masa berlaku perjanjian antara Prabowo dan Anies tersebut. Termasuk tidak menjawab dengan pasti, jika Anies melanggar perjanjian tersebut.
"Ya lihat perkembangan lah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana, yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya," ujar Dasco.
Ketua dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno yang menyebut adanya perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto dengan Anies sebelum pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Namun jelasnya, tak ada perjanjian soal Anies yang mengaku tak akan maju pada pemilihan presiden (Pilpres) jika Prabowo juga mencalonkan diri.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu," ujar Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).
Ia mengaku tahu, adanya perjanjian antara Prabowo, Anies, dan Sandi yang berkaitan dengan pembagian beban untuk menghadapi Pilgub. Perjanjian tersebut selesai ketika Anies dan Sandi terpilih memimpin Jakarta.
"Ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu antara lain sebenarnya juga ada perjanjian utang piutang antara Pak Anies," ujar Sudirman.
Baca juga : Pengamat: Deklarasi PKS Dukung Anies Buat Kepanikan KIB dan Gerindra-PKB
Ikuti Whatsapp Channel Republika