REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai bagian dari Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah melaksanakan rangkaian pertemuan Jalur Keuangan yang dimulai dengan ASEAN+3 Task Force (TF) Meeting pada tanggal 2-3 Februari 2023. dalam pertemuan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengungkapkan Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota ASEAN untuk melakukan reviu proses jalur keuangan ASEAN.

"Ini dilakukan untuk memastikan ASEAN dapat merespons terhadap berbagai perubahan dan tantangan," kata Dody dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (11/2/2023).

Menurutnya, penting untuk melanjutkan proses yang telah ada dan berdampak pada ekonomi ASEAN. Hal tersebut juga akan membuat ASEAN terbuka dan dapat beradaptasi dengan perubahan untuk menyambut masa depan dan menghadapi tantangan.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan ASEAN Blueprint 2025 yang direfleksikan dalam berbagai agenda komite kerja di sektor keuangan ASEAN pada 2022 dan rencana kerja 2023. Pertemuan AFCDM-WG merupakan pertemuan pleno level teknis membahas hasil-hasil pertemuan komite kerja sebelumnya dan berbagai agenda kerjasama sektor keuangan ASEAN, termasuk pembahasan Priority Economic Deliverables (PED) usulan Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu D mengatakan kerja sama keuangan di kawasan ASEAN perlu dikelola secara hati-hati. "Tiga PED sangat bermanfaat untuk wilayah ASEAN dan harus menjadi output konkrit pada pertemuan ini," jelas Febrio.

Febrio menjelaskan, fokus partikular dari PED tersebut adalah kesiapan kesehatan, infrastruktur keuangan, perpajakan internasional, dan digitalisasi finansial yang inklusif untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan. Febrio menilai, lima agenda tersebut akan memperkuat kerja sama dan integrasi keuangan ASEAN di dalam blue print 2025.

"Ini akan membantu Asia Tenggara dalam merespons tantangan global dan memastikan pemulihan ekonomi bersama," ujar Febrio.

Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 melanjutkan kesuksesan Presidensi G20 pada tahun 2022.  Indonesia kembali mengambil peran kepemimpinan di level kawasan dengan memegang Keketuaan pada ASEAN (ASEAN Chairmanship) dan ASEAN+3 (ASEAN+3 Co-Chairmanship).

Terdapat tiga strategic thrust yang menaungi Priority Economic Deliverables (PEDs) pada Keketuaan Indonesia di jalur keuangan. Pertama, recovery rebuilding dengan PED mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN. Kedua, digital economy dengan PED memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lalu ketiga, sustainability dengan PED mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Berbagai program dalam PED tersebut dibahas melalui 10 pertemuan komite kerja yang diampu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan AFCDM-Working Group.

Tindak lanjut pembahasan agenda pada rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dimintakan arahan pada pertemuan level deputi keuangan dan bank sentral ASEAN (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting/AFMGM) pad akhir Maret 2023. Kerja sama lintas sektoral pada pilar ekonomi ASEAN, termasuk proposal PED Indonesia diharapkan mampu memperkuat proses kerja sama ekonomi dan keuangan dalam mendorong proses pemulihan dan ketahanan ekonomi kawasan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ke depan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika