REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN sepakat dengan pola uji coba pembelian elpiji subsidi menggunakan KTP. Uji coba yang dilakukan PT Pertamina (Persero) di lima wilayah akan diperluas lagi.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai pemerintah sedang merumuskan berbagai cara agar penyaluran barang subsidi bisa tepat sasaran. Erick menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan payung hukum terkait pola penyaluran subsidi ini.

"Saya rasa payung hukumnya jelas bagaimana kita ingin memastikan yang namanya subsidi harus tepat sasaran jangan malah yang mampu yang dapat. Kita dorong untuk perbaikan ini," ujar Erick di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury juga sepakat bahwa uji coba yang dilakukan Pertamina hari ini memang salah satunya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait barang subsidi. Rencana perluasan uji coba penyaluran elpiji tiga kilogram ini kata Pahala masih menjadi pembahasan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina.

"Nanti kita perlu bicarakan dengan Kementerian ESDM dan juga dengan Pertamina juga Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan kebijakan untuk bisa melakukan pembatasan subsidi tepat sasaran itu seperti apa," ujar Pahala.

PT Pertamina (Persero) memperluas area uji coba pembelian LPG 3 kilogram atau elpiji bersubsidi memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun ini. Tahun ini, Pertamina akan menerapkan sistem ini di seluruh wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menjelaskan, berkaca dari uji coba di lima kabupaten/kota sepanjang awal 2023 kemarin bisa berjalan baik. Alfian menjelaskan saat ini Pertamina sudah mengantongi data masyarakat yang berhak menerima subsidi elpiji dari P3KE.

"Kami sudah mendapatkan akses database dari P3KE. Tahun ini akan kami lanjutkan programnya di Jawa Bali dan NTB," ujar Alfian dalam RDP bersama Komisi VII DPR, Selasa (8/2/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika