REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan data penerima subsidi LPG masih dalam proses pematangan. Ini merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tingginya subsidi LPG.
“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ucap Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Bahlil menyampaikan, Kementerian ESDM menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mematangkan data penerima subsidi LPG. Dengan demikian, penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) diharapkan lebih tepat sasaran.
Pematangan data penerima subsidi tersebut sudah dipersiapkan sejak awal 2025. Hal serupa juga berlaku untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pada Januari 2025, Bahlil menuturkan, data penerima subsidi bersumber dari Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah kemudian memutuskan menyatukan data itu melalui BPS.
Penyatuan data dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih pendataan sehingga subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Setelah pendataan tuntas, Bahlil menyebut pemerintah akan segera mengumumkan skema serta daftar penerima subsidi.
“Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, belum baca data,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kg sebelum selisih harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat Rp12.750 per tabung. Artinya, pemerintah menanggung subsidi Rp 30.000 atau sekitar 70 persen. Subsidi LPG tersebut menghabiskan Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati 41,5 juta pelanggan.
Purbaya juga menyoroti Pertalite yang seharusnya berharga Rp 11.700 per liter, dijual Rp10.000 per liter, atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Anggaran subsidi Pertalite mencapai Rp 56,1 triliun pada APBN 2024 dengan penerima manfaat sebanyak 157,4 juta kendaraan.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun nonenergi,” kata Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika