REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Bank Indonesia (BI) menargetkan 275 ribu pengguna baru dan lima juta transaksi layanan transaksi nontunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Aceh selama tahun ini. Sebab metode transaksi ini dinilai sangat bermanfaat, mudah, dan efisien.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Selasa (14/2/2023), menjelaskan, QRIS dapat memberi pelayanan transaksi nontunai yang mudah dan cepat. Sebab itu, BI mendorong semua pihak menggunakan QRIS sebagai layanan transaksi, terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).
"Karena akan sangat bermanfaat mengingat semua transaksi akan terekam dengan baik dan aman," kata Rony.
Selain sektor UMKM, lanjut dia, BI mendorong pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi memanfaatkan penggunaan QRIS sebagai layanan transaksi nontunai yang dapat diterapkan untuk pembayaran pajak dan retribusi. Melihat fakta yang ada, kota, kabupaten dan provinsi yang sudah menerapkan QRIS sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi, pendapatan asli daerah mereka jadi lebih bagus.
Salah satu contoh, kata Rony, pembayaran parkir kendaraan yang selama ini belum tercatat dengan baik. Apabila menggunakan QRIS, semua transaksi tercatat dan petugas parkir bisa diberi insentif dengan lebih transparan.
"Jadi ini suatu hal positif. Kami juga mendorong kabupaten/kota dan provinsi untuk benar-benar bisa menggunakan transaksi QRIS untuk meningkatkan PAD," ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Prabu Dewanto menambahkan, sekarang rata-rata transaksi di Aceh sudah di 2,5 juta transaksi. "Jadi kita harapkan dua kali lipat naiknya tahun ini," kata Prabu.
Selama ini, kata Prabu, umumnya pengguna QRIS di Tanah Rencong itu dari sektor UMKM untuk berbelanja. Sektor ini juga menjadi target Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan pengguna QRIS di Aceh.
"Jadi ketika punya QRIS maka harus digunakan, jangan ada gadget tapi tidak digunakan. Harapannya angka itu bisa tercapai pada 2023," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika