REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2023. Pasalnya, harga minyak, mineral dan batu bara (minerba), serta minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sudah mulai menurun saat ini.

"PNBP cukup fluktuatif dan sulit dikendalikan apabila kita menghadapi fluktuasi harga komoditas," ucap Isa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Selain fluktuasi harga komoditas, terdapat pula tantangan lainnya yaitu tantangan di sektor hulu migas di tengah tren perubahan terhadap pengembangan energi terbarukan, ancaman krisis ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, serta inovasi layanan berbasis teknologi dan informasi (TI).

Maka dari itu, ia menyebutkan pihaknya akan melakukan rencana aksi untuk mengejar target PNBP 2023 yang sebesar Rp 441,39 triliun, yakni optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tetap menjaga profitabilitas, persepsi investor, regulasi dan perjanjian, serta tetap mendorong efisiensi dan perbaikan kinerja.

Selanjutnya, melakukan penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan TI, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan, program bersama melalui analisis bersama, proses bisnis bersama, dan audit bersama, serta meningkatkan inovasi layanan dengan berbasis TI.

Isa membeberkan target PNBP tahun ini meliputi empat pos anggaran, yakni penerimaan SDA sebesar Rp 195,98 triliun, kekayaan negara yang dipisahkan senilai Rp 49,1 triliun, PNBP lainnya sebanyak Rp 113,3 triliun, serta pendapatan BLU sebesar Rp 83,02 triliun.

Penerimaan SDA terdiri dari migas senilai Rp 131,17 triliun dan nonmigas sebesar Rp 64,81 triliun. Lebih detaik, nonmigas meliputi minerba Rp 54,03 triliun, kehutanan Rp 5,16 triliun, perikanan Rp 3,5 triliun, serta panas bumi Rp 2,11 triliun.

Dirinya pun memperkirakan realisasi penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan akan melewati target pada tahun ini, seiring dengan kinerja BUMN yang telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).

"Ini menjadi perhatian kita semua agar PMN yang diberikan kepada BUMN bisa lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika