Kamis 02 Mar 2023 13:31 WIB

Muhadjir Wanti-Wanti Orang Tua Timbang Bayi Bulanan, Ini Alasannya

Menko PMK menyebut kegiatan timbang bayi bulanan jadi cara efektif kurangi stunting

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kader PKK mengukur lingkar kepala balita di Posyandu Bougenvile, Pemancar, Depok, Jawa Barat.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program penimbangan dan pengukuran bayi di Posyandu setiap bulan dapat mencegah anak stunting sejak dini. Untuk itu, Muhadjir mendorong mengubah pengukuran bayi di Posyandu dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun menjadi satu kali tiap bulan.
Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
Kader PKK mengukur lingkar kepala balita di Posyandu Bougenvile, Pemancar, Depok, Jawa Barat.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program penimbangan dan pengukuran bayi di Posyandu setiap bulan dapat mencegah anak stunting sejak dini. Untuk itu, Muhadjir mendorong mengubah pengukuran bayi di Posyandu dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun menjadi satu kali tiap bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program penimbangan dan pengukuran bayi di Posyandu setiap bulan dapat mencegah anak stunting sejak dini. Untuk itu, Muhadjir mendorong mengubah pengukuran bayi di Posyandu dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun menjadi satu kali tiap bulan.

"Adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran untuk deteksi dan pencegahan stunting," kata Muhadjir dikutip dari website Kemenko PMK, Kamis (2/3/2023).

Muhadjir menyampaikan, ditambah lagi dengan dipercepatnya pemenuhan alat antropometri atau alat pengukuran dan penimbangan bayi di Posyandu, serta USG di Puskesmas yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan. Hal ini akan mempercepat penanganan stunting di Indonesia.

"Ini dilakukan guna mendapatkan umpan balik sehingga berdasarkan hasil dari penimbangan dan pengukuran itu kita bisa melaksanan intervensi secara lebih cermat, tepat dan memiliki presisi tinggi karena didasarkan dengan informasi dari hasil pengukuran dan penimbangan yang telah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap peran semua pihak untuk ikut mempercepat penanganan stunting di Indonesia. Salah satunya dengan penimbangan dan pengukuran bayi setiap bulan agar intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan lebih maksimal.

Hal ini didorong juga dengan intervensi spesifik mulai dari gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BKKBN, ataupun intervensi sensitif yang meliputi persoalan sanitasi dan lingkungan. Sebab, mencapai target penurunan stunting nasional sebesar 14 persen merupakan tanggung jawab bersama.

“Karena urusan stunting ini adalah urusan konkueren yang wewenangnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Daerah itu tanggung jawabnya pak Mendagri. Karena itu, tanggung jawab Pak Mendagri besar untuk melaksanakan instruksi presiden untuk penurunan stunting minimum 14 persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas utama, dimana perlu adanya dua titik penanganan penting, yakni intervensi sebelum lahir dan intervensi setelah lahir.

“Kontribusi intervensi sebelum lahir mencapai angka 14 persen dan penting sekali untuk menjaga kondisi kesehatan bayi sebelum lahir. Sementara intervensi pasca lahir berupa pengukuran berat badan yang dapat memantau perkembangan bayi,” ujar Budi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mendukung penuh program percepatan penurunan stunting dengan upaya penimbangan bulanan terhadap bayi.

"Gerakan ini merupakan momentum yg luar biasa. Kami berterima kasih gerakan ini luar biasa karena menjawab pilar kelima yang dimiliki oleh BKKBN,” ucap Hasto Wardoyo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement