Rabu 08 Mar 2023 14:51 WIB

TNP2K: Subsidi LPG Nontunai Dukung Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran

Subsidi LPG dan BBM yang selama ini sudah dialokasikan relatif tidak tepat sasaran.

Red: Fuji Pratiwi
Pekerja melakukan bongkar muat gas LPG 3 kilogram di salah satu Agen LPG 3 kilogram, Jalan Dr Djunjunan, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/1/2023) (ilustrasi). Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan bahwa penyaluran subsidi langsung LPG dalam bentuk nontunai kepada penerima manfaat mendukung penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pekerja melakukan bongkar muat gas LPG 3 kilogram di salah satu Agen LPG 3 kilogram, Jalan Dr Djunjunan, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/1/2023) (ilustrasi). Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan bahwa penyaluran subsidi langsung LPG dalam bentuk nontunai kepada penerima manfaat mendukung penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan bahwa penyaluran subsidi langsung LPG dalam bentuk nontunai kepada penerima manfaat mendukung penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

"Supaya setiap bulan jumlahnya bisa kami tetapkan dan juga ditransfer dari pemerintah pusat ke penerima manfaat secara langsung termasuk juga diintegrasikan dengan bantuan dan subsidi lainnya," kata Suprayoga dalam Diskusi Publik: Subsidi Energi dan Kemiskinan yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Baca Juga

Suprayoga yang juga Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden menuturkan subsidi langsung diberikan dalam bentuk nontunai kepada rumah tangga atau keluarga yang berhak. Seperti petani dan nelayan sehingga bisa benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Ia mengatakan, subsidi energi termasuk subsidi LPG dan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini sudah dialokasikan relatif tidak tepat sasaran. Kecuali subsidi listrik sehingga tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.