REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon memblokir pemerintahan Joe Biden untuk berbagi bukti dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag. Bukti-bukti tentang kekejaman Rusia di Ukraina telah dikumpulkan oleh badan intelijen Amerika Serikat (AS) tentang kekejaman Rusia di Ukraina.
Laporan tersebut berasal pejabat dan mantan pemerintahan AS yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut. Dalam laporan yang dikutip The Straits Times, para pemimpin militer AS menentang membantu pengadilan menyelidiki Rusia.
Keberatan ini muncul karena militer takut membuat preseden yang dapat membantu membuka jalan untuk mengadili warga AS. Namun, lembaga lainnya termasuk badan intelijen dan departemen Negara dan Kehakiman justru mendukung memberikan bukti ke pengadilan.Presiden Biden belum menyelesaikan kebuntuan tersebut.
Bukti yang diperdebatkan itu dikatakan mencakup perincian yang relevan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kepala jaksa ICC Karim Khan. Khan telah melakukan penyelidikan dimulai setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
Informasi tersebut dilaporkan mencakup materi tentang keputusan pejabat Rusia yang dengan sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Moskow pun dinilai menculik ribuan anak Kiev dari wilayah pendudukan.
Kongres memodifikasi pembatasan hukum yang sudah lama ada pada bantuan AS ke pengadilan pada Desember tahun lalu. Anggota parlemen memberlakukan dua undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan Rusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang di Ukraina.
Salah satunya adalah aturan mandiri yang memperluas yurisdiksi jaksa AS. Lembaga itu bisa menuntut orang asing atas kejahatan perang yang dilakukan di luar negeri.
Tapi di dalam pemerintahan Biden, perselisihan kebijakan tentang apakah akan melakukannya terus berlangsung secara tertutup. Dewan Keamanan Nasional mengadakan pertemuan komite utama tingkat Kabinet pada 3 Februari.
Acara tersebut dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Hanya saja Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin terus menolak. Sebagian besar orang yang menggambarkan perselisihan internal melakukannya dengan syarat anonimitas untuk membahas pertimbangan sensitif.
Tapi Senator Lindsey Graham membenarkan parameter perselisihan tersebut dan menyalahkan Departemen Pertahanan (DOD) atas keengganannya. “DOD menentang perubahan legislatif, itu disahkan dengan sangat banyak dan mereka sekarang mencoba merusak isi dan semangat undang-undang tersebut,” kata Graham.
"Bagi saya, DOD adalah anak bermasalah di sini, dan semakin cepat kita bisa mendapatkan informasi ke tangan ICC, dunia akan semakin baik," ujar sosok yang membantu mendorong Kongres untuk melonggarkan pembatasan pada tahun 2022 untuk membantu ICC.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson memberikan pernyataan yang tidak membahas penentangan Pentagon untuk berbagi bukti. Namun dia mengatakan, pemerintah mendukung berbagai penyelidikan untuk mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan perang Rusia.
Pertanggung jawaban ini termasuk melalui jaksa Ukraina, PBB, dan ICC. “Pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina, dan rakyat Ukraina berhak mendapatkan keadilan,” kata Watson.
“Kami juga berupaya mengungkap kekejaman Rusia di Ukraina sehingga dunia dapat melihat apa yang dilakukan pasukan Rusia,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika