REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Kartu Prakerja dengan skema semibansos sudah dilaksanakan selama tiga tahun yakni sejak 2020 hingga 2022. Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan, selama ini ada tiga strategi dalam menjalankan program Kartu Prakerja.

"Selama tiga tahun ini, strategi yang kami laksanakan sesuai arahan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), pertama, pada 2020 tahun inovasi, literasi, kami bangun ekosistem dan matangkan proses bisnis," ujarnya dalam peringatan 3 Tahun Prakerja, Rabu (15/3/2023).

Berikutnya, pada 2021, kata dia, merupakan tahun evaluasi. Hal itu karena sudah satu tahun dilaksanakan, sehingga perlu evaluasi dari lembaga independen.

"Karena terlalu sembrono sebuah program dengan anggaran Rp 20 triliun per tahun dilaksanakan tanpa evaluasi. Kita tidak akan pernah tahu apakah on the right track atau off track. Alhamdulillah hasil evaluasi semua positif," ujarnya.

Kartu Prakerja, lanjut Denni, terbukti menaikkan keamanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, kewirausahaan, dan sebagainya. Ia menyebutkan, hasil riset JPAL-SEA menunjukkan, pendapatan para penerima Kartu Prakerja naik 10 sampai 20 persen per bulan dibandingkan nonpenerima.

Pada tahun ketiga pelaksanaan program atau pada 2022, sambungnya, setelah mendapat bukti ilmiah, pemerintah mulai percaya diri mempromosikan Kartu Prakerja tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. "Kami berkunjung ke kantor PBB dengan bermodalkan pengalaman dari program Kartu Prakerja. Kita ingin tunjukkan pemerintah Indonesia mampu berinovasi," tutur dia.

Denni menyebutkan, sebanyak 16,4 juta orang dari 46 juta pendaftar yang terverifikasi pun sudah menjadi penerima manfaat program tersebut. Dia meminta, masyarakat yang belum menerima program Kartu Prakerja agar bersabar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika