REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, bahwa saat ini semua partai politik menunggu sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait koalisi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebab, ia menilai bahwa PDIP menjadi kekuatan yang akan menentukan pemenang pada pemilihan presiden (Pilpres).
Terkait koalisi, ia yakin jika PDIP akan melakukan kerja sama politik dengan partai lain, meskipun mereka sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Lanjutnya, partai berlambang kepala banteng itu akan mempertimbangkan partai-partai Islam.
"Koalisi di antara nasionalis-Islam itu akan tetap ada untuk selamanya, dan menjadi pertimbangan juga bagi PDIP dalam membangun koalisi yang akan datang," ujar Yusril di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Yusril berkaca pada Pilpres 2004, saat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggandeng mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Hasyim Muzadi. Pola yang sama terjadi pada Pilpres 2019, ketika memasangkan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin.
Yusril sendiri mengamini bahwa peta koalisi jelang Pilpres 2024 masih sangat cair dan dinamis. Menurutnya, semua partai politik masih menunggu sikap dari PDIP, khususnya terkait capres yang akan diusung.
"PDIP itu yang memegang suara terbanyak di DPR kita sekarang, kemudian juga PDIP juga sedang memerintah sekarang. Oleh karena itu keputusan dari PDIP itu akan mendorong terbentuknya koalisi yang lain," ujar Yusril.
Adapun dalam kunjungannya ke Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia mengatakan bahwa perpaduan antara partai politik nasionalis dan Islam dapat menjadi kekuatan besar dalam Pemilu 2024. Termasuk jika terbentuknya koalisi antara PBB, PPP, dan PDIP.
"Di Indonesia ada dua kekuatan politik besar, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam, tidak bisa berkuasa sendiri. Musti ada gabungan antara keduanya itu dan kalau PDIP tetap menjadi inti dari kekuatan nasionalis," ujar Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta.
"Kalau PPP dan PPP sama-sama partai Islam menyatakan bergabung dengan satu koalisi dengan PDIP, sebenarnya lebih representatif mewakili kekuatan Islam," sambungnya.
Belakangan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy belakangan diketahui menemui Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Pertemuan tersebut terjadi di Kantor DPP PDIP yang bersebelahan langsung dengan Kantor DPP PPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Romahurmuziy, ia dan Hasto membicarakan banyak hal. Termasuk soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang disebutnya bahwa PDIP sempat mengajak PPP untuk berkoalisi.
"Tentu tidak terhindarkan kita juga membahas kemungkinan-kemungkinan koalisi karena pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kepada PPP oleh Mas Hasto sebenarnya sudah lama, sejak Plt Ketum Pak Harso (Monoarfa)," ujar Romahurmuziy saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika