REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menerima silaturahim yang dilakukan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Jelasnya, PKB dan PBB sendiri sudah bekerja sama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sendiri ditempati oleh kader PKB, yakni Ida Fauziyah. Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor mengisi kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
"PBB sama PKB ini sudah berkoalisi di Kementerian Ketenagakerjaan, koalisi satunya menteri, satunya wamen. Nah, masalahnya masa koalisi dua partai cumanya Wamen dan Menteri Ketenagakerjaan," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
"Nah moga-moga abis silaturahmi ini, lebih meningkat lagi kerja samanya, lebih strategis ke depan," sambungnya.
Meskipun belum ada keputusan terkait koalisi antara PKB dan PBB, ia mengapresiasi silaturahim yang dilakukan Yusril. Menurutnya, pertemuan keduanya sangat penting dalam menjaga kedamaian jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sebab, ia dan Yusril sependapat bahwa ancaman paling besar dalam Pemilu 2024 adalah kecurangan. Harapannya, hal tersebut harus dilawan oleh PKB dan PBB. Serta mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara yang independen.
"Moga-moga masyarakat secara umum juga ikut mengawal bersama rakyat. Bersama partai-partai untuk mengawal laskar anti kejahatan, anti pelanggaran, dan anti kecurangan Pemilu," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Yusril sendiri mengatakan, PBB dan PKB memiliki sejarah yang panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia. Apalagi keduanya juga sama-sama mendukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden.
Meskipun belum menyatakan sikapnya untuk berkoalisi dengan siapa di Pemilu 2024, tetapi silaturahim haruslah terjaga. Termasuk ketika keduanya berseberangan dalam kontestasi nasional mendatang.
"Bekerja sama lagi yang namanya politik begitu dan tetaplah kita bersahabat, bersaudara ya sebagai sebuah bangsa, mudah-mudahan kekal selama-lamanya," ujar mantan Menteri Kehakiman, Hukum, dan HAM itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika