Jumat 17 Mar 2023 16:02 WIB

BI: Antisipasi Risiko Cuaca Buruk untuk Jaga Ketersediaan Pangan

Program unggulan itu disusun mengacu pada peta jalan pengendalian inflasi.

Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), melakukan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
Foto: Kementan
Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), melakukan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan perlu mengantisipasi risiko cuaca buruk sejak dini terhadap produktivitas pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam mendukung stabilitas harga pangan dan upaya pengendalian inflasi.

"Tantangan inflasi pangan di tahun ini masih cukup besar, kita mungkin sudah tahu bahwa akan ada risiko cuaca buruk akibat El Nino," kata Juda dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur 2023 yang dipantau virtual di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Baca Juga

Juda menuturkan El Nino adalah musim kemarau berkepanjangan yang tentu harus disikapi dengan seksama melalui langkah antisipatif seperti manajemen pengairan yang baik, pemilihan dan penanaman varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi yang kering.

"Ini harus kita persiapkan jauh-jauh hari apabila kita ingin menjaga stabilitas harga pangan," ujarnya.

Selain itu, untuk semakin memperkuat langkah-langkah dalam pengendalian inflasi pangan ke depan khususnya yang bersumber dari harga-harga pangan. Ia mengatakan ada tujuh program unggulan di GNPIP 2023 yang dapat menjadi acuan bersama.

Program unggulan tersebut meliputi optimalisasi anggaran kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk operasi pasar atau pasar murah sebagai strategi pengendalian harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kemudian, penguatan ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya khususnya untuk komoditas cabai dan bawang merah yang saat ini menjadi sumber inflasi di banyak daerah, dan peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan) sehingga dapat semakin meningkatkan produktivitas petani dan meningkatkan nilai tambah produk olahan petani.

Selanjutnya, perluasan kerja sama antar daerah, dukungan untuk subsidi ongkos angkut, penguatan infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi (TIK). Diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Digitalisasi data dan informasi pangan serta inovasi dan digitalisasi dalam pertanian terus didorong melalui pemanfaatan skema-skema seperti urban farming, digital farming dan inovasi-inovasi pertanian lainnya.

"Sinergi antara pemangku kepentingan tentu saja sangat penting di dalam pengendalian inflasi dalam menghadapi tantangan bersama di tahun ini," tutur Juda.

Program unggulan itu disusun mengacu pada peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 dan strategi pengendalian inflasi GNPIP 2023 yang mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking, dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement