REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Senin (20/3/2023) memperingatkan masyarakat internasional agar tidak disesatkan oleh Rusia dan Cina dalam menyikapi perang di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu AS saat Presiden Cina Xi Jinping memulai kunjungan kenegaraan penting di Moskow.
Blinken mengatakan bahwa setiap rencana untuk mengakhiri perang harus menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina sesuai dengan Piagam PBB. Upaya yang tidak memiliki ketentuan seperti itu, kata diplomat tertinggi AS itu, hanya berusaha mempromosikan "hasil yang tidak adil".
"Dunia tidak boleh dibodohi oleh langkah taktis apa pun yang dilakukan oleh Rusia, dan didukung oleh Cina atau negara lain mana pun, untuk membekukan perang dengan caranya sendiri," kata Blinken kepada wartawan.
Blinken menyampaikan pernyataan itu tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Xi dengan hangat dan keduanya berbagi pernyataan dan saling menyapa sebagai "sahabat".
Blinken juga menyoroti bahwa kunjungan tiga hari Xi ke Moskow, yang terjadi hanya beberapa hari setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk Putin oleh Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC), menandakan bahwa Beijing "merasa tidak bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban Kremlin atas kekejaman yang dilakukan di Ukraina."
Komentar itu disampaikan Blinken saat pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah meningkatkan kewaspadaan atas kemungkinan Xi menampilkan diri sebagai perantara perdamaian dan menyerukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.
Blinken mengatakan proposal seperti itu yang dibuat oleh Cina bulan lalu tidak akan menjadi "solusi yang bertahan lama". Dia pun mengatakan proposal itu hanya akan memungkinkan Putin untuk memperkuat militer Rusia dan "kemudian memulai kembali perang pada waktu yang lebih menguntungkan" bagi negaranya.
Pada Senin (20/3/2023), Pemerintah AS mengumumkan otorisasi bantuan militer lebih lanjut ke Ukraina untuk membantu negara itu menghindari kehabisan amunisi dan mempertahankan diri dengan lebih baik melawan Rusia.
Paket bantuan senilai hingga 350 juta dolar AS itu akan menjadi pemberian senjata dan peralatan AS ke-34 untuk Ukraina sejak Agustus 2021. Paket itu mencakup lebih banyak amunisi untuk peluncuran ganda Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi, atau HIMARS, serta sejumlah rudal anti-radiasi dan kapal tanker berat bahan bakar.
Pada Senin malam, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyampaikan hal yang sama, yakni mendesak Xi untuk menekan Putin agar segera mengakhiri pemboman kota-kota Ukraina dan kekejaman oleh pasukan Rusia di Ukraina.
Kirby mengatakan dia meyakini bahwa Putin memandang Xi sebagai "semacam dukungan hidup untuk perang yang dia lakukan yang jelas tidak menuju ke arah yang dia inginkan."
"Jadi ini semacam perkawinan kenyamanan. Kita akan lihat ke mana arahnya setelah pertemuan (Xi dan Putin) ini," katanya.
Juru bicara Gedung Putih itu menegaskan kembali bahwa menjaga jalur komunikasi tetap terbuka antara Washington dan Beijing sangat penting pada saat ketegangan sedang tinggi.
Sambil menyesalkan bahwa saluran komunikasi antarmiliter tetap ditutup, Kirby mengungkapkan bahwa kedua negara sedang berdiskusi tentang potensi kunjungan Menteri Keuangan Janet Yellen dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo ke Cina untuk membicarakan masalah ekonomi.
Pada awal Februari, Blinken tiba-tiba menunda rencana kunjungannya ke Beijing setelah Washington mendeteksi apa yang disebutnya balon mata-mata Cina yang terbang di atas wilayah sensitif di wilayah udara Amerika Serikat.
Kunjungan Blinken itu, yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan tatap muka antara Biden dan Xi pada November 2022, akan menjadi kunjungan pertama ke Cina oleh pejabat setingkat menteri dari Washington sejak dimulainya pemerintahan AS sekarang ini pada 2021.
Kirby mengatakan pemerintah AS masih tertarik untuk mengupayakan kunjungan Blinken ke Beijing, dan Biden juga siap untuk melakukan percakapan lainnya dengan Xi "pada waktu yang paling tepat".
Ikuti Whatsapp Channel Republika