Rabu 22 Mar 2023 13:00 WIB

TNI Petakan Ancaman Potensial Pembangunan IKN

Petinggi TNI sebut IKN merupakan lambang dan simbol kedaulatan negara

 Foto yang diambil dengan drone menunjukkan lokasi pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,  Rabu (8/3/2023). Pemerintah telah mulai membangun Nusantara sebagai ibu kota baru di atas lahan seluas 56.180 hektar di Kalimantan Timur provinsi di tengah kekhawatiran atas dampak pembangunan kota terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Menurut Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, ibu kota baru diharapkan menggantikan Jakarta pada semester pertama 2024.
Foto: EPA-EFE/MAST IRHAM
Foto yang diambil dengan drone menunjukkan lokasi pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (8/3/2023). Pemerintah telah mulai membangun Nusantara sebagai ibu kota baru di atas lahan seluas 56.180 hektar di Kalimantan Timur provinsi di tengah kekhawatiran atas dampak pembangunan kota terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Menurut Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, ibu kota baru diharapkan menggantikan Jakarta pada semester pertama 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memetakan beberapa ancaman potensial terhadap pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Sudah menjadi tugas pokok TNI untuk mengamankan pembangunan IKN, karena IKN merupakan lambang dan simbol kedaulatan negara," kata Kepala kelompok staf ahli Pangdam VI Mulawarman Brigjen TNI Ivancius Siagian.

Baca Juga

Hal itu disampaikan dalam webinar dengan tema, IKN dan mitigasi radikalisme terorisme, yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, yang dilaksanakan secara daring dipantau di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan wilayah penugasan Kodam VI Mulawarman terdiri atas tiga provinsi yakni Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berdasarkan pemetaan kata dia, Kalbar merupakan lima besar wilayah rawan radikalisme, menurut hasil survei BNPT.  Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki akses besar dari serta ke luar negeri. "Potensi transnasional crime seperti penyeludupan manusia," ujarnya.

Menurut dia, belum lama ini, Batalyon infanteri di perbatasan Kaltara, mengagalkan penyeludupan 24 kilogram narkotika jenis sabu-sabu.

Selanjutnya pemetaan wilayah Kaltim, dimana masuk dalam kelompok terorisme jaringan Filipina Selatan dan Poso Sulawesi Tengah. Kemajemukan masyarakat dimanfaatkan jaringan terorisme untuk deception (penipuan) serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki akses besar dari dan keluar negeri.

Kemudian di wilayah Kalsel, skala masyarakat yang terpapar radikalisme berada di ambang menegah, dengan skala 55,5 poin. Provinsi dengan tingkat kemajemukan tinggi dan memiliki garis pantai cukup panjang, yang dapat menjadi akses infiltrasi.

Selain itu, Kodam VI Mulawarman juga memetakan "sel tidur" di antaranya Kaltara dengan dua kelompok radikal, satu napi teroris (napiter) dan satu mantan napiter. Selanjutnya Kaltim dengan 21 kelompok radikal, dua napiter, 15 mantan napiter dan empat simpatisan.

Kemudian di Kalsel terdapat 19 kelompok radikal, tujuh napiter, satu mantan napiter dan 11 simpatisan. Dia mengungkapkan kegiatan dari sel tidur itu yakni penguatan sel-sel baru kelompok radikal, dengan penyebaran doktrin radikalisme. Memasukkan anak-anak ke pondok pesantren radikal hingga melaksanakan amaliah pada momen tertentu.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement