REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Kalangan politisi Israel, terutama dari kubu oposisi, mengaku skeptis atas keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda proses legislasi yang dimaksudkan merombak sistem yudisial di negara tersebut. Opsi penundaan diambil Netanyahu guna menghindarkan Israel dari perang saudara setelah gelombang penolakan tak kunjung reda selama tiga bulan terakhir.

Pemimpin oposisi yang juga mantan perdana menteri Israel Yair Lapid mengaku meragukan kemurnian keputusan Netanyahu menunda proses RUU reformasi peradilan. Kendati demikian, Lapid tetap terbuka untuk berdialog.

“Kami memiliki pengalaman buruk (dengan Netanyahu) di masa lalu. Pertama-tama, kami akan memastikan bahwa tidak ada trik atau gertakan di sini. Kami mendengar dengan prihatin kemarin laporan bahwa Netanyahu mengatakan kepada orang-orang yang dekat dengannya bahwa dia tidak benar-benar berhenti, hanya berusaha menenangkan situasi,” ucap Lapid, Senin (27/3/2023), dikutip Times of Israel.

Lapid menambahkan, jika Netanyahu memang dengan tulus dan total menghentikan proses memajukan RUU reformasi yudisial, dia siap berdialog di kediaman presiden. “Kita perlu duduk bersama dan menulis konstitusi Israel berdasarkan nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan. Kita perlu membiarkan presiden menentukan mekanisme dialog dan mempercayai dia untuk menjadi mediator yang adil,” katanya.

Dia memperingatkan Netanyahu tidak bermain trik atau siasat dalam proses ini. “Jika dia mencoba sesuatu, dia akan menemukan ratusan ribu orang Israel patriotik yang berkomitmen untuk memperjuangkan demokrasi kita berdiri di hadapannya, berkomitmen untuk menjadi benteng yang melindungi negara dan demokrasinya. Di sisi lain, jika pemerintah terlibat dalam dialog yang nyata dan adil, kita dapat keluar dari momen krisis ini, lebih kuat dan lebih bersatu,” ucap Lapid.

Presiden Israel Isaac Herzog menyambut keputusan Netanyahu menunda proses legislasi reformasi sistem yudisial yang telah memicu pergolakan selama beberapa bulan terakhir. “Ini adalah waktu untuk diskusi yang jujur, serius, dan bertanggung jawab, yang akan segera menenangkan jiwa dan meredam api,” kata Herzog setelah Netanyahu mengumumkan keputusannya.

Sementara itu pemimpin Partai Buruh Merav Michaeli dan pemimpin Partai Yisrael Beytenu Avigdor Liberman tetap skeptis atas keputusan Netanyahu menunda proses legislasi perombakan sistem yudisial. Mereka menilai, motif di balik keputusan itu hanya untuk menenangkan situasi.

“Kami telah mengatakan selama ini, kami hanya akan menerima penghapusan penuh RUU kudeta yang berbahaya. Netanyahu tidak menyingkirkan mereka (RUU), dia mengulur waktu dengan mengorbankan demokrasi kita,” kata Michaeli.

Sementara Ketua Partai Persatuan Nasional Benny Gantz menyambut keputusan Netanyahu menunda proses legislasi reformasi sistem yudisial. Gantz pun siap melakukan dialog dan diskusi di kediaman presiden. Dia mengecam para politisi “sinis” yang mencoba menghasut kekerasan di tengah pergolakan yang tengah berlangsung di Israel.

“Tidak untuk perang saudara, tidak untuk perpecahan, dan ya untuk kesepakatan serta dialog,” ujar Gantz.

Netanyahu akhirnya mengumumkan jeda dalam upaya legislasi yang dimaksudkan merombak sistem peradilan di negaranya. Langkah itu diambil setelah gelombang penolakan dan demonstrasi atas inisiatif tersebut kian masif.

“Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kita, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga dari rancangan undang-undang (RUU) tersebut,” kata Netanyahu dalam pidatonya pada Senin malam lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika