REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Kalangan politisi Israel, terutama dari kubu oposisi, mengaku skeptis atas keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda proses legislasi yang dimaksudkan merombak sistem yudisial di negara tersebut. Opsi penundaan diambil Netanyahu guna menghindarkan Israel dari perang saudara setelah gelombang penolakan tak kunjung reda selama tiga bulan terakhir.

Pemimpin oposisi yang juga mantan perdana menteri Israel Yair Lapid mengaku meragukan kemurnian keputusan Netanyahu menunda proses RUU reformasi peradilan. Kendati demikian, Lapid tetap terbuka untuk berdialog.

“Kami memiliki pengalaman buruk (dengan Netanyahu) di masa lalu. Pertama-tama, kami akan memastikan bahwa tidak ada trik atau gertakan di sini. Kami mendengar dengan prihatin kemarin laporan bahwa Netanyahu mengatakan kepada orang-orang yang dekat dengannya bahwa dia tidak benar-benar berhenti, hanya berusaha menenangkan situasi,” ucap Lapid, Senin (27/3/2023), dikutip Times of Israel.

Lapid menambahkan, jika Netanyahu memang dengan tulus dan total menghentikan proses memajukan RUU reformasi yudisial, dia siap berdialog di kediaman presiden. “Kita perlu duduk bersama dan menulis konstitusi Israel berdasarkan nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan. Kita perlu membiarkan presiden menentukan mekanisme dialog dan mempercayai dia untuk menjadi mediator yang adil,” katanya.