REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyebut, Provinsi DKI Jakarta masih kekurangan fasilitas puskesmas. Dia menilai, kendalanya bukan terkait persoalan anggaran, melainkan kurangnya lahan untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut.

"Kita sudah sepakat bahwa kita kekurangan puskesmas tingkat kelurahan, walaupun dari aturan Kementerian Kesehatan itu tidak wajib, cuman kan kita padat nih (permukiman warga) di DKI sehingga banyak keluhan mereka perlu puskesmas," kata Basri dalam rapat di ruang Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2023).

Basri menjelaskan, dalam rencana pembangunan puskesmas, Pemprov DKI memang kesulitan dalam pengadaan lahan. Hal itu menghambat rencana menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Padahal, anggara untuk membangun gedung puskesmas sudah tersedia. "Kalau duit kita ada, kalau Jakarta duit sih enggak masalah," kata Basri.

Politikus Partai Golkar tersebut mencontohkan, rencana pembangunan puskesmas di wilayah Glodok, Jakarta Barat. Dia mencatat, ada tiga kelurahan dengan puluhan ribu jiwa yang tidak memiliki fasilitas puskesmas, sehingga patut mendapat perhatian.

"Di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Tangki, Kelurahan Pinangsia, dan Kelurahan Glodok belum ada puskesmas kelurahan, sedangkan di tiga kelurahan tersebut ada 30 ribu penduduk atau jiwa," ungkap Basri.

Dewan pun mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan atensi khusus terkait masalah itu. Menurut Basri, jika memang sudah ada lahan yang bisa dibeli maka sebaiknya segera membangun fasilitas puskesmas.

Hingga saat ini, kata dia, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI sudah memiliki rencana membangun puskesmas. Lokasinya berada di Lapangan Kebon Torong. Berdasarkan informasi yang didapatkan Republika.co.id, alih fungsi lapangan di Glodok tersebut menjadi puskesmas ditentang warga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika