REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai, pembentukan koalisi besar akan menyulitkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut dia, penentuan ini menjadi kerumitan yang akan dihadapi PKB, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP jika merealisasikan koalisi besar.

"Jadi, kerumitannya ada di situ. Nah, jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," ujar Jazilul lewat pesan suara, Senin (3/4/2023).

Ia sendiri membandingkannya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Partai Gerindra yang tak kunjung memutuskan pasangan capres-cawapres. Sebab, Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar yang diberikan kewenangan tentu memikirkan momentum dan strategi pengusungannya.

"Apalagi berlima. Oleh sebab itu, sebagai proses awal, tentu kami mengikuti apa arahan ketua umum kami tentang wacana koalisi besar ini. Namun, pengalaman yang berjalan itu kerumitannya justru pada bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presidennya," ujar Jazilul.

Ia melihat koalisi besar masih menjadi wacana di tingkat elite partai politik. Wacana ini belum menjadi pembahasan di internal partai politik, termasuk menyerap aspirasi dari kepengurusan di tingkat wilayah dan daerah.

"Menurut saya, masih ada langkah-langkah, masih banyak tahapan yang harus ditempuh. Sehingga koalisi besar itu jadi," ujar wakil ketua MPR itu.

Presiden Joko Widodo menanggapi positif terkait wacana pembentukan koalisi besar untuk Pilpres 2024 mendatang. Koalisi besar disebut-sebut merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas PKB dan Gerindra.

"Saya hanya bilang cocok," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di kantor DPP PAN di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).

Namun, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada partai politik tersebut. Menurut dia, dia mendukung selama untuk kebaikan bangsa dan negara. "Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika