Selasa 04 Apr 2023 05:48 WIB

Australia Menambah Daftar Panjang Negara yang Larang TikTok di Perangkat Pemerintah

Australia mengikuti negara lain yang melarang TikTok karena masalah keamanan

Rep: Meiliza Laveda/ Red: Esthi Maharani
 FILE - Logo TikTok terlihat di ponsel di depan layar komputer yang menampilkan layar utama TikTok, 18 Maret 2023, di Boston. Platform media sosial sering mengandalkan label untuk memberi tahu pengguna bahwa akun dioperasikan oleh agen propaganda negara Rusia. Tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa setidaknya di TikTok, label tidak terlalu efektif bahkan ketika diterapkan secara konsisten.
Foto: AP Photo/Michael Dwyer
FILE - Logo TikTok terlihat di ponsel di depan layar komputer yang menampilkan layar utama TikTok, 18 Maret 2023, di Boston. Platform media sosial sering mengandalkan label untuk memberi tahu pengguna bahwa akun dioperasikan oleh agen propaganda negara Rusia. Tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa setidaknya di TikTok, label tidak terlalu efektif bahkan ketika diterapkan secara konsisten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Australia akan mengumumkan larangan TikTok pada ponsel pemerintah pekan ini. Menurut surat kabar Australia, langkah tersebut mengikuti negara lain yang melarang aplikasi video milik Cina karena masalah keamanan.

Perdana Menteri Anthony Albanese menyetujui larangan pemerintah atas penggunaan TikTok setelah selesainya peninjauan oleh departemen Dalam Negeri. Negara bagian Victoria juga akan melarang aplikasi video pendek dari telepon pemerintah.

Baca Juga

Menurut salah seorang pejabat pemerintah negara bagian, Victoria akan mengikuti panduan pemerintah federal. Saat ini beberapa negara telah melarang aplikasi TikTok dari perangkat resmi karena masalah keamanan. Di antaranya adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, Selandia Baru, Kanada, Belgia, dan Komisi Eropa.

Dikutip Reuters, Selasa (4/4/2023), TikTok semakin diawasi karena kekhawatiran bahwa data pengguna dari aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan ByteDance yang berbasis di Beijing dapat berakhir di tangan pemerintah China, merusak kepentingan keamanan Barat.

Manajer umum TikTok Australia Lee Hunter mengatakan perusahaan kecewa mengetahui larangan tersebut. Dia mengaku telah berulang kali menawarkan untuk terlibat dengan pemerintah secara konstruktif tentang kebijakan ini.

“Kami menekankan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok merupakan risiko keamanan bagi warga Australia dan tidak boleh diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya," kata Hunter.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement