REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT -- Perdana Menteri Kuwait Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah menunjuk menteri keuangan baru dalam reshuffle kabinet. Kantor berita KUNA melaporkan sebagian besar peran utama pemerintahan tidak dirombak.

Putra Mahkota Kuwait menunjukkan kembali Sheikh Ahmad sebagai perdana menteri. Satu bulan lebih setelah pemerintahan mundur dalam merespon perpecahan dengan parlemen yang dikuasai oposisi.

KUNA melaporkan Manaf Abdulaziz Al Hajri ditunjuk sebagai menteri keuangan dan menteri negara urusan ekonomi dan investasi. Sementara Bader Al Mulla mempertahankan posisinya sebagai menteri perminyakan.

"Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah mendapatkan kembali kepercayaan rakyat," kata anggota biro politik Gerakan Progresif Kuwait, Ahmad al-Din, Ahad (9/4/2023).

"Pencabutan Abd al-Wahhab al-Rasheed (mantan menteri keuangan), yang merupakan elemen ketegangan parlemen 2022, mengindikasi pemerintah sekarang bertaruh pada kembalinya parlemen 2022," tambahnya.

Kuwait salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan fiskal yang kuat dan neraca eksternal yang seimbang. Tapi perselisihan politik dan institusi menghambat investasi dan reformasi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada cadangan minyak.

Sejak pada Maret lalu Mahkamah Agung membatalkan hasil pemilihan bulan September, hubungan antara perdana menteri dan ketua Majelis Nasional yang terpilih tahun 2020 cukup tegang.

Menteri Keuangan Kuwait yang baru merupakan CEO perusahaan perbankan dan manajemen aset Kuwait Financial Center selama 16 tahun sebelum mengundurkan diri pada tahun 2020. Ia dikenal di kalangan bisnis dan keuangan di Kuwait.

Dalam reshuffle kali ini Sheikh Talal Al-Khaled Al-Sabah ditunjuk kembali sebagai menteri dalam negeri dan pelaksana tugas menteri pertahanan. Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah masih menjabat sebagai menteri luar negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika