Jumat 14 Apr 2023 06:48 WIB

Soal Penentuan Capres Koalisi Besar, Ini Langkah PDIP

Politikus PDIP sebut penentuan capres koalisi besar harus dilandasi kesepakatan.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Politikus PDIP sebut penentuan capres koalisi besar harus dilandasi kesepakatan.
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Politikus PDIP sebut penentuan capres koalisi besar harus dilandasi kesepakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengaku yakin bahwa seluruh ketua umum partai politik yang mendukung pembentukan koalisi besar akan duduk bersama dalam membahas berbagai hal. Termasuk soal sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) pada 2024.

Sebab, setiap partai politik yang mendukung koalisi besar, mereka mengusung kadernya untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Contohnya adalah Prabowo Subianto yang didorong Partai Gerindra.

Baca Juga

Lalu, Partai Golkar yang ingin mengusung Airlangga Hartarto. Hingga hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin Abdul Muhaimin Iskandar maju pada kontestasi nasional mendatang.

"Kita akan duduk bersama setara, kita tidak boleh menegasikan calon partai lain," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

PDIP sendiri juga mendorong kadernya sebagai capres pada Pilpres 2024. Jelasnya, partai berlambang kepala banteng itu berpatokan kepada pidato Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Jakarta.

Namun, jika koalisi besar terealisasi dan PDIP bergabung di dalamnya, ia yakin para ketua umum partai politik akan bersama-sama membahasnya. Ia yakin, jalan keluar akan dihasilkan lewat pertemuan tersebut.

"Dijamin kalau di antara para ketua umum duduk bersama, tidak ada hal di republik ini yang tidak akan ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa koalisi besar harus dilandasi oleh kesepahaman dan kesetaraan. Jangan sampai koalisi tersebut hanya ingin dikuasai oleh pihak atau partai politik tertentu.

"Makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai inisiasi, jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai," ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

"Tentu itu yang harus dihindari," sambungnya.

Saat ini, sudah ada kesamaan pandangan antara Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait wacana koalisi besar. Kelimanya juga masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain, seperti PDIP.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Ace.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement