REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn memandang Indonesia berperan penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN dalam masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini menyangkut penipuan berbentuk online scam yang memakai teknologi maju di Asia Tenggara. 

Hal tersebut dikatakan oleh Kao Kim kepada wartawan setelah menghadiri sidang Dewan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di kawasan Nusa Dua, Provinsi Bali pada Senin (8/5/2023). Baru-baru ini, sekitar 20 orang WNI terjebak kejahatan TPPO hingga dikirim ke Myanmar. 

"Ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang," kata Kao Kim. 

Kao Kim menerangkan untuk mengusut jenis kejahatan ini menjadi tugas negara-negara anggota ASEAN. Sehingga Kao Kim merekomendasikan negara anggota ASEAN bergandengan tangan menghadapi kasus TPPO.

"Saya pikir penting untuk ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan," ujar Kao Kim. 

Selain itu, Kao Kim mengatakan bahwa ASCC 2203 sudah menyetujui empat dokumen komitmen yang bakal dibahas dalam KTT ASEAN 2023.

Empat dokumen yang disepakati di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan perdesaan. Keempat dokumen tersebut adalah ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative, ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers, dan ASEAN Leaders' Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network.

"Dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," ucap Kao Kim.

Dalam kesempatan ini, Kao Kim memuji kelancaran sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan Indonesia guna mengkoordinasi masalah di ASEAN. 

"Para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu yang penting bagi masyarakat ASEAN," ucap Kao Kim.

Dalam sidang ASCC ke-29 itu dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Adapun delegasinya ialah Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Filipina, Rex Gatchalian; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos, Suanesavanh Vignaket; Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei, Haji Nazmi bin Haji Mohammad; Menteri Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan Malaysia, Dato' Sri Tiong King Sing. 

Berikutnya Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli; Sekretaris Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, Anukul Peedkaew; Deputi Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial Vietnam, Nguyen Ba Hoan; Sekretaris Negara Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja, Nath Bunroeun; Sekjen Sekretariat ASEAN, Kao Kim Hourn. 

Pihak Myanmar absen dalam agenda kali ini meski sebenarnya diundang pada level non-politik seperti ASCC 2023. Undangan ditujukan kepada Ko Ko dari Kementerian Agama dan Kebudayaan Myanmar. Kabar ketidakhadiran Myanmar memang sudah diinformasikan sejak Sabtu (6/5/2023).

Wakil Menteri Solidaritas Sosial Timor Leste, Signi Chandrawati secara khusus diundang dan hadir dalam ASCC 2023. Signi bahkan diberi kesempatan menyampaikan pandangannya oleh Muhadjir Effendy setelah sambutan. Pada ASCC hingga KTT ASEAN 2023, Timor Leste bertindak sebagai negara observer. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika