REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD asal Jawa Tengah, DR Abdul Kholik, mengatakan hampir sebagian besar daerah di Indonesia mengalami kesulitan untuk memelihara dan membangun jalan. Ini terjadi selain karena keterbatasan anggaran juga karena banyak dan panjangnya jalan yang harus diurus.

''Jadi tidak hanya Lampung saja yang jalannya ditangani oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah lain pun harus dibantu. Jalan rusak seperti di Lampung banyak terjadi di berbagai daerah. Di daerah saya, di Jawa Tengah, dari pengawasan DPD RI kebutuhan pembangunan jalan sangat  besar dan itu di luar kemampuan daerah,'' kata Kholik, di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Kerusakan jalan di Jawa Tengah, lanjut Kholik misalnya saat ini terjadi baik di kawasan Utara, Selatan, maupun timur. Di bagian utara, yakni di wilayah Brebes kebutuhan untuk pemeliharaan jalan itu mencapai Rp 700 miliar. Di bagian selatan, seperti di wilayah Cilacap kebutuhannya mencapai Rp 850 miliar.

''Bahkan bila merujuk pada data musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2023, untuk wilayah 'Barlingmascakeb' (Banjernegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) diperkirakan membutuhkan dana Rp 16 triliun untuk membiayai perawatan dan pembangunan jalan,'' katanya.

Untuk itu senator Jawa Tengah ini mengusulkan pemerintah pusat menyediakan dana yang cukup diakses oleh daerah. Bentuknya bisa dana alokasi khusus atau 'block grant' untuk membangun dan memelihara jalan. Sehingga terkesan tidak hanya hanya satu daerah saja yang dibantu pemerintah.

''Selain di Lampung, kesulitan yang sama kini juga terjadi kabupnyaaten Meranti, di Provinsi Riau. Di sana malah pemerintah daerahnya nekad meminjam dana dengan menjaminankan aset daerah untuk memperbaiki dan membangun jalan. Jadi sudah benar langkah presiden untuk mengambil alih jalan-jalan rusak di Lampung, tetapi kepedulian yang sama harus diberikan juga kepada wilayah lain. Sebab, kondisi jalan di daerah pun sama bahkan bisa jadi lebih parah,'' tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika